Karo Keuangan BNPB Bersaksi

  • Whatsapp
Tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak, Desa Likupang Dua, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Minahasa Utara (Minut) TA 2016.

Sidang Perkara Korupsi Pemecah Ombak Minut

IndoBRITA, Manado— Proses sidang pembuktian adanya tindak pidana korupsi dalam proyek tanggul penahan/pemecah ombak di Desa Likupang Dua, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Kamis (8/3/2018) kembali berlanjut.

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan tersebut, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menghadirkan satu saksi, yakni Kepala Biro Keuangan (Karo) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Vincentius Banar.

Inti keterangan saksi, membenarkan bahwa dua terdakwa, yakni terdakwa RMT alias Rosa dan terdakwa SHS alias Stevenson, memang pernah terlibat dalam pengajuan proposal di BNPB. Sedangkan, untuk terdakwa RM alias Robby, saksi mengaku tidak mengenalnya.

Selain itu, saksi juga sempat menyebutkan pernah bertemu Bupati Minut, namun bukan dalam kapasitas membicarakan proyek pemecah ombak berbanderol Rp15 miliar.

Baca juga:  TMMD ke-111, Warga Kumersot Diajari Cara Budidaya Penanaman Cabai

Usai mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim kemudian menunda kembali jalannya persidangan hingga pekan depan.

Patut diketahui, dalam proses pemeriksaan saksi perkara korupsi yang tercatat merugikan keuangan negara hingga Rp8,8 miliar lebih, sebagaimana diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulut. Tim JPU telah menghadirkan sejumlah saksi.

Dimana, dalam fakta persidangan telah terkuak bagaimana proses proposal proyek pemecah ombak tembus BNPB dan mekanisme yang berlaku. Dimana, proyek tersebut harusnya masuk item bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minut, tapi kenyataannya pengerjaannya masuk Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Minut.

Selain itu, dalam persidangan awal, tim JPU juga telah menerangkan soal aliran dana yang mengalir ke terdakwa Rosa dan Robby. Hanya saja, dana miliaran mengalir ke mana, belum terlacak dengan pasti. Namun, di dakwaan JPU disebutkan kalau itu mengalir ke kantong pejabat tinggi.

Baca juga:  Hari Anti korupsi Internasional, Kejaksaan Tahuna Ajak Generasi Milenial Perangi Korupsi 

“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri terdakwa Rosa sebesar Rp100 juta, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, atau orang lain yaitu terdakwa Robby sebesar Rp348 juta atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” tutur JPU, saat sidang pembacaan digelar.

Adapun dalam perkara ini, ketiga terdakwa telah dijerat pidana JPU dengan bersandar pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999. Dan penerapan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, merupakan signal bahwa masih ada oknum lain yang bakal dibawa ke meja hijau.(hng)

Pos terkait