Menu

APH Harus Cermat, UU Jasa Konstruksi Lebih Mengarah pada TGR dan Bukan Pidana

  Dibaca : 823 kali
APH Harus Cermat, UU Jasa Konstruksi Lebih Mengarah pada TGR dan Bukan Pidana
Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) Sulut, Lidya Kaeng

IndoBRITA, Manado—Sejak disahkannya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, langkah Aparat Penegak Hukum (APH) di Sulawesi Utara (Sulut) dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi kini harus lebih cermat.

Mengingat, aturan baru yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo itu, kejanggalan pengerjaan konstruksi tidak direkomendasikan untuk menyeret pihak penyelenggara konstruksi ke ranah pidana.

Sebab, ada pasal dalam Undang-Undang tersebut yang menegaskan bahwa kegagalan bangunan, sanksinya lebih ke Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Menyangkut point tersebut, Stenly Kansil, Ketua Pengarah di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sulut, saat dimintai tanggapan oleh awak media, Selasa (20/3/2018), tak menepis adanya sanksi dalam Undang-Undang yang lebih mengarah pada TGR dan bukan pidana.

“Nah penilaian kegagalan bangunan, itu nanti PPK  akan mengundang penilai ahli. Misalnya ada temuan bahwa bangunan gagal atau tidak. Nanti akan dipanggil para kontraktor, jadi dia nanti akan diberikan waktu untuk diperbaiki. Tapi sekarang jika melihat ada bangunan yang begitu langsung masuk ranah polisi atau jaksa, tapi kalau Undang-Undang yang baru tidak seperti itu,” terang Kansil.

Baca juga:  Terlibat Politik Praktis saat Pilkada, Hukum Tua akan Terima Sanksi Ini

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa Undang-Undang RI Nomor 2, pihak kontraktor justru lebih dibebankan pada sanksi materi ketimbang pidana. Dimana, proyek yang dikerjakan harus sanggup bertahan 10 tahun ke depan. Dan jika tidak, konsekuensinya kontraktor harus memperbaiki kembali bangunan tersebut atau membayar TGR.

“Kegagalan bangunan kalau nda salah itu dihitung 10 tahun dari bangunan berdiri. Itu menjadi tanggung jawab kontraktor. Dia tidak boleh lari, dia harus melindungi Undang-Undang itu selama 10 tahun. Kalau dia gagal, dia punya kewajiban untuk memperbaiki lagi bukan masuk ranah pidana,” tutur Kansil.

Bahkan, diterangkan Kansil, penyitaan aset jaminan dapat dilakukan jika terjadi kegagalan bangunan dan pihak penyelenggara konstruksi tidak membayar TGR.

Baca juga:  Kompolnas Laporkan Program Kapolres Minut ke Presiden

Untuk lebih jelasnya, Kansil juga mengemukakan Pasal 60, Pasal 88 dan Pasal 99 dalam Undang-Undang baru tersebut yang menjelaskan secara kongkret mengenai kegagalan bangunan dan sanksinya.

Terpisah, Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) Sulut, Lidya Kaeng saat ditemui insan pers, mengemukakan bahwa APH hendaknya lebih memperhatikan Undang-Undang baru ini, sebelum menjerat pidana para penyelenggara konstruksi.

Adapun pernyataan yang dilontarkan Lidya bertitik tolak pada beberapa pasal yang termuat dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. “Di dalam Undang-Undang ini, semua ekanisme proyek terkait Jasa Konstruksi telah diatur. Dan para kontraktor harus bertanggung jawab bukan secara pidana melainkan lewat TGR atau sita jaminan,” tanggapnya.

Selain itu, dirinya sangat mendukung Undang-Undang baru ini segera memiliki aturan turunan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen) terkait, dalam hal ini pihak Kementerian Pekerjaan Umum. (hng)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional