Menu

Panitia Pembebasan Lahan Tol Akui Kinerja Appraisal Sebelumnya Mengecewakan

  Dibaca : 1440 kali
Panitia Pembebasan Lahan Tol Akui Kinerja Appraisal Sebelumnya Mengecewakan
RDP Komisi C DPRD Bitung terkait pembebasan lahan tol di Kelurahan Kakenturan yang bermasalah.(foto: yefta)

indoBRITA, Bitung- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembebasan Lahan Tol Manado-Bitung 2 mengakui hasil penilaian tim Appraisal sebelumnya buruk dan harganya sangat rendah serta berbeda dengan taksiran harga pembebasan lahan tol dari Tim Appraisal yang baru.

Hal ini terungkap ketika DPRD Bitung melalui Komisi C menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas aduan salah satu warga Kakenturan Dua yang rumahnya terkena pembebasan lahan namun harganya sangat rendah , yang menghadirkan PPK pembebasan lahan Tol Stenly Massie, Heindrich Y dari BPN, Lurah terkait, Camat Maesa Sefferson Sumampouw, Assisten II Jeffry Wowiling dan Assisten I Oktavianus Tumundo di ruang Paripurna DPR, Selasa (20/3/18).

 

RDP yang dipimpin Ketua Komisi C Superman Gumolung mengupas sisi penilaian dari tim Appraisal terkait harga tanah dan bangunan milik Djumria Salim yang terletak di Kelurahan Kakenturan Dua.

 

“Saya ingin bertanya kepada panitia pembebasan lahan Tol ini, dalam kasus Ibu Djumria Salim ini, rumahnya yang sangat bagus dihargai sebesar Rp313 Juta lebih sementara di sebelahnya atau tetangganya walaupun rumahnya tidak sebagus rumah ibu Djumria Salim namun harganya Rp421 Juta, ada perbedaan harga yang mencolok untuk dua objek yang berdekatan, kenapa sampai demikian,” ujar Gumolung.

 

Sementara itu, Habriyanto Achmad, anggota Komisi C dari Fraksi partai Demokrat juga mengutarakan, pihaknya heran dengan prosedur pembebasan lahan yang diklaim oleh Panitia. Pasalnya, tidak ada ruang musyawarah bagi pemilik lahan yang keberatan dengan harga penetapan.

Baca juga:  Astaga! Meja Berukuran Kecil Seharga Rp 80 Juta?

 

Padahal menurut Achmad, amanat Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum menyebutkan dalam pasal 34 ayat 3 disebutkan nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian.

 

“Harap dicatat ya, hasil penilaian tim penilai menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian, bukan dasar penetapan ganti kerugian, harus ada musyawarah dahulu,” tambahnya dengan nada tinggi.

 

Selain itu, perbedaan mencolok taksiran harga tim appraisal terhadap rumah dan tanah milik ibu Djumria Salim menunjukan profesionalitas tim pembebasan lahan Tol ini sangat diragukan.

“Panitia pembebasan lahan tol tidak bisa semena-mena menaksir harga kemudian setelah ditetapkan, pemilik lahan dipanggil dan disodorkan harga demikian tanpa ada negosiasi lagi. Ingat warga tidak berniat menjual tanah dan rumah mereka, namun untuk kepentingan Pemerintah mereka rela, namun harus diingat harganya yang sesuai,” cetusnya.

 

Stenly Massie, PPK pembebasan lahan Tol Manado Bitung 2 yang diberikan kesempatan mengutarakan, pihaknya tidak bisa mengutak-atik harga yang telah ditetapkan oleh tim Appraisal, namun dirinya juga mengaku bahwa penambahan harga masih bisa dilakukan sepanjang ada item dalam daftar nominatif yang belum dimasukan atau tidak terhitung.

 

Diakui Massie, Tim Appraisal sebelumnya memang menaksir harga rendah, olehnya tim tersebut telah diganti dengan tim Appraisal yang baru.

“Kami ingin menegaskan, yang bisa mengubah atau menganulir penetapan harga hanya oleh Pengadilan karena aturannya demikian, selain itu sudah diluat kewenangan saya,” imbuhnya.

Baca juga:  Demi Kemanusiaan, Pengacara Setli Ajukan Permohonan Penangguhan

Parahnya lagi, menurut Massie, Musyawarah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2012 adalah pertemuan antara panitia pembebasan lahan dengan pemilik lahan untuk membicarakan bentuk ganti rugi seperti apa.

“Bentuk musyawarahnya sesuai dengan undang-undang demikian, ditanyakan ke pemilik lahan bentuk ganti ruginya seperti apa, saham, ganti tanah atau uang namun yang didorong adalah ganti uang. Itu saja tidak lagi ada musyawarah tarik menarik harga seperti yang dibayangkan warga. Ini yang perlu kami pertegas,” jelasnya.

Ramlan Ifran, anggota Komisi C dari Fraksi Nasdem juga mengutarakan, tim appraisal itu bukan malaikat sehingga bisa saja berbuatnkhilaf. Olehnya dirinya berharap dengan perbedaan harga mencolok ini, pihak panitia bisa mengambil kebijakan meninjau kembali penetapan harga. Sebab, jika tidak, dirinya berjanji akan mendampingi keluarga Ibu Djumria menuntut keadilan di Pengadilan.

 

Fanny Sutanto, anak dari ibu Djumria Salim yang dikonfirmasi mengaku kecewa dengan penetapan harga oleh panitia pembebasan lahan tol ini dan berniat untuk menempuh proses di pengadilan.

“Kita lihat kedepan. Kalau saya memang ingin hal ini diuji di Pengadilan agar terang persoalan penilaian seperti apa,” tuturnya.

RDP tersebut akhirnya ditutup tanpa rekomendasi namun ketua Komisi C Superman Gumolung mengatakan hal ini akan dilaporkan ke pihak berwajib.(yet)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional