Etika THL Pemprov Belum Memuaskan

  • Whatsapp
IndoBRITA, Manado – Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara dinilai masih belum memuaskan, terlebih dalam pelayanan publik.
Karena itulah, pemprov melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan Sosialisasi tentang etika dan kepribadian Tenaga Harian Lepas dalam pelayanan publik di ruang rapat Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut, Kamis (05/04/2018). Sosialisasi yang bekerja sama dengan TP-PKK Sulut itu dihadiri puluhan THL.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulut Femmy Suluh, yang membuka sosialisasi itu mengatakan kualitas dari pelayanan publik ditentukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan THL.
“Makanya pembinaan etika honorer daerah juga perlu dilakukan,” kata Suluh.
Di mana, kondisi THL pemprov berjumlah 5.154 orang. Jumlah itu bukan sedikit. Untuk itu honorer yang hadir pada sosialisasi ini diharapkan mentransfer ilmu kepada THL yang lain.
Belum hadirkan semua THL dikarenakan keterbatasan anggaran dan ruangan yang tidak cukup, kami harapkan dapat dishare dan diimplemtasikan di lingkungan instansi masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Sulut Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan sebagai pamateri menekankan para THL jangan pernah berpakaian yang berlebihan.
“Kalau memakai sepatu hak tolong pakai yang rendah. Khusus rok, saya harapkan harus dibawah lutut agar kelihatan rapih. Karena kepribadian kita dilihat dari penampilan,” ungkap first lady Sulut ini.
Ia mengarahkan, THL lebih baik berdandan yang rapih, tapi sederhana.
“Ya, kalau saya kira tidak menor lah dilihat orang. Sikap dan prilaku wajib dijaga,” ujarnya.
Khusus warna rambut, istri tercinta Gubernur Olly Dondokambey itu meminta agar tidak berwarna berlebihan.
Sebelumnya, Sekretaris BKD Sulut Flora Krisen saat laporan kegiatan mengatakan sosialisasi dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut kesepatakan TP-PKK dengan Pemprov Sulut khususnya BKD dalam rangka pelaksanaan program upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
“Kegiatan ini respon nyata secara aktif dan rutin terlibat dalam program PKK Sulut,” katanya
Adapun maksud sosialisasi ini sebagai upaya pemprov dan PKK dalam hal peningkatan pemahaman sekaligus pembibaan THL lingkup Pemprov tentang tata cara beretika.
“Agar nantinya THL bisa memberikan pelayanan yang prima, baik di kalangan internal maupun masyarakat luas,” imbuhnya.(sco)
Baca juga:  Enam Pejabat Eselon II Dipertahankan Hingga Natal, Awal Tahun 2018 Good Bye

Pos terkait