Hasil BPK Jadi Parameter Rolling Pejabat Eselon II

  • Whatsapp
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw ketika diwawancarai usai bertemu dengan BPK Perwakilan Sulut di kantor gubernur, Jumat (06/03/2018).
IndoBRITA, Manado – Selama 45 hari terhitung Jumat (06/04/2018) pejabat eselon II Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) tidak bisa keluar daerah ataupun mengikuti tugas luar. Ini dilakukan demi kelancaran audit keuangan tahun anggaran 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Perintah pak gubernur bahwa kepala SKPD tidak ada yang meninggalkan kantor. Kalau tidak boleh tinggalkan kantor berarti tak boleh tugas luar,” tegas Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, usai menerima tim BPK Perwakilan Sulut di kantor gubernur, Jumat (06/04/2018) sore.
Selain itu, seluruh instansi dimintakan aktif sehingga memperlancar audit BPK.
“Harus memenuhi semua permintaan BPK tentang pertanggungjawaban keuangan, mutlak harus ada,” tegasnya lagi.
Wagub pun menyebutkan hasil pemeriksaan keuangan ini akan menjadi bahan evaluasi dalam hal melakukan rolling.
“Ini menjadi parameter untuk promosi dan demosi,” sambung wagub seraya mengharapkan pemprov bisa meraih Opini Tanpa Pengecualian (WTP).(sco)
Baca juga:  Gubernur Olly Lepas Petugas Penyemprotan Disinfektan di 15 Kabupaten/Kota se-Sulut

Pos terkait