Dit Lantas Polda Sulut Gelar Diskusi Transportasi Daring

IndoBRITA, Manado-Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut, menggelar diskusi mengenai Polemik Fenomena Transportasi Dalam Jaringan (Daring), Kamis (12/04/2018) sekira pukul 09.00 Wita, di Rumah Kopi K8.

Prof Riri Fitri Sari Pakar IT dari Universitas Indonesia satu di antaranya yang hadir. Menurut Prof Riri, bahwa Teknologi itu untuk kemanusiaan dan perkembangan peradaban. Dalam materi Prof Riri menyebutkan bahwa transportasi online mengurangi tekanan pengangguran dengan memperluas kesempatan kerja.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Sukseskan MRSF 2019, Polda Sulut Gelar Silaturahmi Bersama Masyarakat Kota Manado

“Nantinya hanya ada beberapa merek (transportasi online) yang akan bertahan. Itu tergantung siapa yang memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujar dia.

Prof Riri juga mengatakan bahwa teknologi itu sangat baik namun perlu adanya edukasi dan keterbukaan untuk menerima teknologi secara selektif, efektif, dan efisien.

“Dengan tujuan untuk kesejahteraan, keteraturan, dan keselamatan,” ujar dia.

Semantara itu Dir Lantas Polda Sulut Kombes Pol Ari Subiyanto mengatakan kesimpulan pertemuan ini pertama, angkutan umum daring merupakan angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu dengan sewa, sehingga secara yuridis sudah terkualifikasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Baca juga:  Meningkatkan Kehadiran Anggota Polri di Lapangan, Kapolda Turun ke Jalan Atur Lalu Lintas

“Selanjutnya aspek daring menekankan pada metode untuk memesan angkutan umum. Perlunya edukasi dan keterbukaan untuk menerima teknologi secara efektif dan efisien yang bertujuan untuk kesejahteraan, keteraturan dan keselamatan,” kata Dir Lantas.

Kemudian penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umun merupakan kebijakan transisional sebagai angkutan umum daerah yang diatur dalam peraturan daerah.

“Materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara substansi dan empirik tidak perlu ada materi yang harua dirubah karena masih relevan, namun dibutuhkan aturan pelaksanaan dalam peraturan pemerintah, Peraturan Menteri ataupun peraturan Kapolri untuk hal-hal yang lebih teknis,” jelas Dir Lantas. (hng)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *