Kabupaten/kota Diminta tak Cuekin Dinas Dukcapil-KB Sulut

  • Whatsapp
Dinas Dukcapil-KB khusus bidang Keluarga Berencana menggelar Rapat Koordinasi Daerah, Senin (30/04/2018) di Ruang Rapat WOC Kantor Gubernur Sulawesi Utara.
IndoBRITA, Manado – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara sudah memiliki Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil-KB). Instansi yang dinakhodai dr Bahagia Mokoagouw itu baru terbentuk setahun yang lalu.
Dengan adanya dinas itu di provinsi, maka instansi serupa yang ada di kabupaten/kota diminta untuk tidak mencuekin perangkat daerah tersebut.
Kepala Dinas Dukcapil-KB Sulut dr Bahagia Mokoagouw kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Keluarga Berencana, Senin (30/04/2018) di Ruang Rapat WOC mengatakan perangkat daerah yang dipimpinnya itu memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kebutuhan kabupaten/kota.
“Jika sudah memfasilitasi kebutuhan daerah kemudian torang di provinsi melakukan monitoring dan evaluasi,” ungkap Mokoagouw.
Oleh karena itu, dr Bahagia mengingatkan kepada dinas Dukcapil-KB di 15 kabupaten/kota di Sulut untuk bersinergi dengan provinsi.
Di sisi lain, ia mengharapkan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) khususnya di bidang keluarga berencana.
Kalau dinas KB di kabupaten kota ada APBD sendiri dan ada juga menerima DAK. Sementara provinsi DAK itu belum ada. Ini karena dinas kita baru,” ungkapnya.
Pihaknya pun sudah mengusulkan ke pusat untuk bisa menerima DAK.
“Saat Musrembang kemarin kami didampingi Bappeda baru mau menyurat ke Direktorat Pembangunan Daerah (Bangda) agar mereka melihat bahwa provinsi sudah ada dinas (Dukcapil-KB), sehingga barangkali kedepan bisa diberikan DAK di bidang keluarga bencana,” tuturnya.
Hal ini dilakukan seperti bidang kependudukan dan catatan sipil yang mendapatkan DAK.
“Namun DAK yang diterima itu non fisik. Torang tak bisa membeli apa-apa hanya kegiatan, sosilaisasi, bimtek seperti itu,” pungkasnya.(sco)
Baca juga:  Wantimpres Sambangi SPN Polda Sulut

Pos terkait