Wawali SAS : PKH Sebagai Upaya Membangun Sistem Perlindungan Sosial Kepada Masyarakat

indoBRITA, Tomohon – Wakil Wali Kota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan mengikuti Rapat koordinasi (Rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat nasional tahun 2018, berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat, Kamis (3/5/2018).

Rakornas yang bertema Social Justice For All ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menyangkut implementasi Program Keluarga Harapan.

Disisi lain, Rakorev kali ini adanya sinkronisasi program antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Pasalnya, PKH ini menyangkut akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan dasar lainnya.

Terkait hal tersebut, Wawali Tomohon selaku Pemerintah Kota Tomohon yang turut serta dalam Rakornas kali ini berharap penyaluran bantuan-bantuan dari Pemerintah Pusat dapat tersalurkan secara baik, teratur dan tepat sasaran. “Berharap bantuan dari pemerintah pusat bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran,” ungkap Wawali yang akrab disapa SAS.

Lanjut katanya, PKH ini lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, dengan tujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs).

Secara khusus untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH, Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH, Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).

“Melalui PKH, keluarga penerima manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan,” kata Sompotan

Beliau menuturkan juga bahwa pemerintah berharap PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional sebagaimana program Nawacita dan Program ODSK di Provinsi Sulut dan program prioritas yang tertuang dalam visi misi walikota dan wakil walikota Tomohon.

Di kota Tomohon jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga harapan ini tahun 2018 mencapai 4332 KPM.

Perlu diketahui nara sumber perwakilan dari Menteri Sosial, Perwakilan Mentri Keuangan, Perwakilan Mentri Koordinator PPN/Kepala Bappenas, Perwakilan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan dan Perwakilan Mentri Kesehatan.

Turut hadir mendampingi Wakil Walikota, Kadis Sosial Kota Tomohon dr Jhon Lumopa MKes. (slf)