Simarmata Tipe Pemimpin Tegas tapi Santun

  • Whatsapp

IndoBRITA, Manado—Gaya kepemimpinan Ketua PN Manado, Edward TH Simarmata, adalah sosok yang patut menjadi inspirasi dan panutan. Pemimpin yang tegas, santun, serta adil pada seluruh bawahannya.

Mantan Wakil Kepala PN Palembang Kelas I A Khusus (Sumatera Selatan) terus berinovasi. Dia terus memunculkan ide kreatif untuk kemajuan PN Manado terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan.

Bacaan Lainnya

Seperti yang ia janjikan pada pelantikan Kamis (14/12/2017), di Pengadilan Tinggi (PT) Manado, lalu.

Mengutip perkataan Simarmata, pada pelantikan lalu. Ia menjelaskan gambaran kerja yang akan dilakukannya. Pertama fokus tentang tugas pokok pengadilan. Yakni penanganan perkara dan kedua minutasi putusan.

“Kalau kedua tugas pokok itu tidak selesai, maka akan gagal semua,” katanya.

Lanjutnya, dalam perbaikan kinerja, lulusan Fakultas hukum salah satu Universitas di Australia ini, akan melakukan perbaikan kinerja. Edward merinci perbaikan akan dilakukan dalam pada Panitera Pengganti (PP), Juru Sita dan juga Majelis Hakim.

“Yang saya akan lakukan seusai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dari Mahkamah Agung,” kata mantan pemimpin tiga Pengadilan yang mendapat predikat terbaik di Indonesia ini.

Pria berdarah Sumatera Barat ini,  mencetuskan tentang standar Pengadilan, yang saat ini diterapkan di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan standar suatu Pengadilan, Edward membuat sistem Manajemen Mutu, Standar Mutu, Akreditasi Pengujian. Idenya tersebut, membuat PN Kepanjen Jawa Timur, PN Lubuk Pakam dan PN Palembang, menjadi perwakilan Indonesia dalam merebut title Pengadilan Terbaik di Dunia. Hal itu pun dilakukan Simarmata di PN Manado dan berhasil memberikan perubahan. Hampir semua para pegawai yang bekerja bersama mengatakan bahwa beliau adalah orang yang tegas, disiplin, rasional dan juga tulus..

Baca juga:  Terganjal Status Lahan, Stadion Duasudara Belum Bisa Dikembangkan

Selanjutnya apa yang dilakukan Simarmata? Simarmata mencoba memberikan solusi kepada pemerintah, tentang bagaimana mencegah korupsi dan mengantisipasi persoalan korupsi. Terkait hal ini, Juru Bicara Hakim PN Manado, Vincentius Banar, membenarkannya.

“Benar, Ketua PN Manado telah menjadi salah satu narasumber di kegiatan sosialisasi hukum pencegahan korupsi. Dan telah menawarkan solusi perlunya dibuat dana pendampingan, sebelum dana proyek direalisasikan,” tutur Banar.

Lebih lanjut, Banar menjelaskan bahwa dana pendampingan yang dimaksud Ketua PN Manado, berhubungan dengan konsultasi pengerjaan proyek, baik itu konsultasi secara teknis maupun secara hukum.

“Besar atau kecilnya anggaran proyek, menurut Ketua PN Manado tetap harus membutuhkan dana pendampingan,” sambung Banar.

Ditegaskan pula, dana pendampingan ini sangat penting, untuk mencegah proyek-proyek yang dianggarkan Pemkot Manado terjebak dalam persoalan hukum.

Bahkan kinerja Simarmata di PN Manado, mendapat apresiasi dari Komunitas Jurnalis Meja Hijau (JMH). Kata Ketua JMH Jack Wullur, sistem berantas aksi Pungutan Liar (Pungli) melalui transparansi publik yang dicanangkan Ketua PN Manado, memang terkesan sangat kontroversial. Namun, hal tersebut ikut menjadi perhatian tersendiri komunitas JMH.

Baca juga:  Pengusaha Asal Thailand Siap Bantu Peternak Ayam di Sulut

“Mungkin dari seluruh PN di Indonesia, baru PN Manado yang berani terbuka soal Pungli. Biasanya hal negatif sering ditutup-tutupi untuk dipublikasikan, tapi Simarmata justru berani mengeksposenya ke publik. Hal ini jelas patut diapresiasi,” tanggap Ketua JMH Jack Wullur, didampingi Sekretarisnya, Rhendi Umar dan Bendahara Ronald Sumakul.

Menurut Wullur, survey Pungli yang diterapkan Simarmata dalam memberantas Pungli, memang sangat rasional. “Pertimbangan Ketua PN Manado memang sangat matang. Bagaimana mau memberantas Pungli jika kita tidak mengetahui seberapa besar kekuatan Pungli telah menjamur. Banyak lembaga sering berkoar-koar berantas Pungli, sedangkan berapa besar Pungli yang menjamur tidak mereka ketahui. Namun, PN Manado justru tampil beda. Dan sistem manajemen ini patut diteladani,” papar Wullur.

Selebihnya, Ketua JMH berharap bentuk survey Pungli yang dilakukan PN Manado bukan hanya sekedar mencari sensasi saja. Tapi, benar-benar dijadikan bahan evaluasi untuk menjadikan PN Manado lebih baik lagi.

“Ke depan kita berharap pelayanan di PN Manado tentunya menjadi lebih baik lagi dan sepenuhnya bebas dari Pungli. Sehingga, masyarakat selaku pengguna pengadilan benar-benar merasa puas,” tuntasnya. (hng)

Pos terkait