![banner BNI](https://www.indobrita.co/wp-content/uploads/2021/11/e57d679d-257d-4908-abb2-b77acbe1c386.jpg" "banner 300250")
IndoBRITA, Manado – Gubernur pilihan rakyat Sulawesi Utara, Olly Dondokambey (OD) diserang dengan berita fitnah. Oknum yang tidak mau bertanggungjawab menyebut elektabilitas OD menurun dikarenakan tidak pro rakyat. Masyarakat Sulut pun diminta jangan langsung percaya.
Berita fitnah itu dipublish lewat media sosial. Ditulis oknum itu, orang nomor satu di Bumi Nyiur Melambai ini cenderung lebih suka tinggal di Jakarta.
Hal ini langsung dibantah Wakil Gubernur Steven Kandouw.
“Terkait isu persoalan gubernur selalu berangkat ke Jakarta juga harus diingat bahwa APBD Provinsi Sulut itu menengah dan cenderung rendah. Dari 70 bahkan 90 persen kabupaten/kota dan provinsi itu membutuhkan bantuan dari pusat. Kalau tidak ada penetrasi langsung ke pemerintah pusat, kapan anggaran itu datang,” tanya Wagub di ruang kerjanya, Senin (07/05/2018).
Wagub mencontohkan berkat lobi Gubernur Olly di pusat, ada sejumlah regulasi yang bisa diberlakukan di Sulut. Di mana, tahun-tahun sebelumnya aturannya membelenggu Sulut.
“Akhirnya oleh pak gubernur terobos hingga terbukalah, seperti regulasi ekspor impor komoditas. Kalau lalu dibatasi tiga komoditii. Kini ekspor apa saja bisa sebagai pintu masuk asia pasifik. Belum lagi terkait penerbangan langsung yang tertutup oleh pak gubernur juga diterobos bisa dibuka. Serta, Sulawesi Utara kini ditambah menjadi bebas visa,” tambah orang nomor dua di Sulut ini.
Sementara itu, dipilihnya bagian utara sebagai pembangunan infrastruktur itu sesuai dengan RPJMD. Sebab diungkapkan wagub, semua pembangunan diberbagai sektor dilakukan pendekatannya secara per kluster.
Khusus bagian pertengahan, seperti wilayah Kota Tomohon, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara dan sebagaian Bolaang Mongondow Raya yang dikenal akan kesuburan di bidang pertanian dan perkebunan.
“Jadi semua diarahkan pak gubernur secara merata di daerah. Pembangunan kesehatan juga itu belum terekspos saja, sudah hampir Rp40 Miliar yang kita (Pemprov Sulut hibahkan) kerjasama dengan pemerintah Kota Kotamobagu, membangun rumah sakit (tipe/kelas III yang boleh jadi rujukan untuk pelayanan masyarakat dibagian wilayah selatan bisa dicover) yang kalau tidak berhalangan pada tahun ini akan diresmikan. Ini merupakan capaian bernuansa kemanusiaan yang sangat tinggi oleh pak gubernur,” terang mantan ketua DPRD Sulut ini.
Begitu pula dengan pendidikan, selama ini dibagian wilayah utara yang diketahui bersama ada tiga kabupaten sedikit tertinggal oleh Gubernur melakukan terobosoan ke pusat yang hasilnya mulai dengan tenaga pendidik/guru dan THL yang tunjangan sebelumnya 600 ribu rupiah kini diambil alih provinsi disesuaikan UMP Rl2,6 juta.
“Juga dengan infrastruktur pembangunan sekolah, jadi target pak gubernur yang pada tahun depan (2019) di kepulauan harus secara UNBK, walaupun dengan konsekwensi listrik itu akan ada upaya solusi walaupun itu lebih mahal menggunakan tenaga matahari. Belum juga dengan beasiswa yang jelas, ini semua merupakan terobosan pak gubernur,” kata Wagub.
“Juga dengan infrastruktur pembangunan sekolah, jadi target pak gubernur yang pada tahun depan (2019) di kepulauan harus secara UNBK, walaupun dengan konsekwensi listrik itu akan ada upaya solusi walaupun itu lebih mahal menggunakan tenaga matahari. Belum juga dengan beasiswa yang jelas, ini semua merupakan terobosan pak gubernur,” kata Wagub.
Kandouw juga mengatakan bahwa isu soal gubernur terlalu mencampuri urusan-urusan keagamaan. Hal itu sudah menjadi kewajiba sebagai gubernur menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah.
“Fungsinya situasi sosial, ekonomi budaya dan keagamanan pun itu wajib demi menjaga keamanan menciptakan kedamaian, termasuk di GMIM itu kebetulan pak Gubernur dan saya (wagub) adalah warga GMIM, jadi panggilan kita kewajiban kita untuk membantu supaya organisasi itu kondusif, itu dianggap mencampuri, tidak sama sekali. Seperti halnya proses rekonsoliasi UKIT, itu merupakan buah tangan pak Gubernur melobi ke kementerian itu berjalan,” terang Kandouw sembari menambahkan bahwa bahan bakar politisi ada dua, yaitu dukungan dan tuntutan.
“Fungsinya situasi sosial, ekonomi budaya dan keagamanan pun itu wajib demi menjaga keamanan menciptakan kedamaian, termasuk di GMIM itu kebetulan pak Gubernur dan saya (wagub) adalah warga GMIM, jadi panggilan kita kewajiban kita untuk membantu supaya organisasi itu kondusif, itu dianggap mencampuri, tidak sama sekali. Seperti halnya proses rekonsoliasi UKIT, itu merupakan buah tangan pak Gubernur melobi ke kementerian itu berjalan,” terang Kandouw sembari menambahkan bahwa bahan bakar politisi ada dua, yaitu dukungan dan tuntutan.
“Kalau tuntuntan itu bersifat kondusif positif itu saya angkat topi. Tapi kalau fitnah, saya paling dimuka melawan menghadapi fitnah-fitnah yang ditujukan kepada pak Gubernur,” tegas Wagub.(sco)
