Dukung Transparansi dan Akuntabilitas, 100 Paket Pekerjaan di Dinas PUPR Bitung Disupervisi TP4D

Sambutan Kadis PUPR Rudy Theno dalam penandatanganan MoU pendampingan TP4D atas 100 paket proyek di Dinas PUPR.(foto: yefta)

indoBRITA, Bitung- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bitung Ariana Juliastuty melakukan penandatanganan MoU bersama Kadis PUPR Bitung Rudy Theno terkait bantuan pendampingan hukum atas pelaksanaan 100 paket proyek yang ada di Dinas PUPR tahun anggaran 2018, yang digelar di ruang rapat Kantor Dinas PUPR Wangurer, Senin (14/5/18).

Dalam sambutannya, Kadis PU Rudy Theno mengutarakan, langkah ini merupakan hal yang strategis dimana dua sudut pandang masing-masing aspek teknis dan hukum dalam memandang infrastruktur mulai dari fase perencanaan pekerjaan bahkan hingga ke pemeliharaan.

Bacaan Lainnya

“Dinas PUPR memandang pentingnya pengawalan, pengamanan dan pendampingan mulai dari perencanaan hingga pada pemanfaatan hasil pembangunan termasuk yang paling penting mencegah penyimpangan dan timbulnya kerugian negara,” ujar Theno.

Baca juga:  Pelayanan Disdukcapil Semrawut

Kajari Bitung Ariana Juliastuty juga mengatakan, dirinya mengapresiasi upaya Dinas PUPR menggandeng Tim Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) Kejari Bitung untuk memberikan pendampingan.

“Apresiasi kepada Kepala Dinas PUPR yang telah memberikan kepercayaan pada Pengacara Negara dan Kejari Bitung untuk melakukan pendampingan,” tuturnya.

Khusus untuk Tipikor sendiri, Juliastuty menyentil, Kejaksaan telah mereformasi sistemnya yang kalau dulu dilakukan secara represif atau mengedepankan hukuman baik hukuman badan denda dan lainnya termasuk penyitaan aset, namun dalam reformasi hukum sejak tahun 2015 atau berdasarkan keluarnya Inpres Nomor 7 Tahun 2015 Kejaksaan membentuk tim TP4D yang sejalan dengan Nawacita keempat penegakkan hukum dengan berlandaskan keadilan.

“Pemerintah akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,” tegas Juliastuty.

Ditambahkan juga, dengan adanya reformasi penegakan hukum dan dibentuknya TP4D terbukti Kejaksaan sebelum tahun 2015 jika dilakukan secara represif hanya bisa mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1 Triliun lebih maka sesudah tahun 2015 Kejaksaan RI telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp232 triliun.

Baca juga:  Hari Bhayangkara ke-72, Kapolda Sulut Pimpin Upacara Tabur Bunga

“Adapun tugas TP4D dalam melakukan pendampingan untuk menjaga tranparansi dan akuntabilitas agar bisa terukur dengan baik juga dalam hal kualitas pelayanan pada masyarakat. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan serta mendukung tata birokrasi yang lebih baik,” bebernya.

Usai penandatangan MoU, disosialisasikan juga fungsi dan peran TP4D kepada pada kontraktor dan konsultan serta PPK dan PNS di jajaran Dinas PU yang masing-masing dibawakan oleh Kasi Intel Mustari Ali, Kasi Pidsus Rudolf Simanjuntak dan Kasi Datun Joice Tasiam.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kabid Bina Marga Julius Sumanti, Kabid SDA Rizal Sompotan dan Kabid Perencanaan Mick Manauhe serta Sekretaris Dinas PUPR Billy Willar.(yet)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *