Menu

Utang Negara Meningkat, Rahbini Nilai Jokowi-JK Lakukan Kesalahan Kolektif

  Dibaca : 310 kali
Utang Negara Meningkat, Rahbini Nilai Jokowi-JK Lakukan Kesalahan Kolektif
Dewan Pakar PA GMNI Theo Sambuaga, panitia dan para narasumber yang hadir dalam diskusi soal pengelolaan utang negara (foto: ronald lumingas)

indoBRITA, Jakarta– Pengamat ekonomi Didik J Rahbini menilai terjadi kesalahan selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dalam pengelolaan utang negara. Penilaian itu disampaikan Rahbini saat ditemui indoBRITA, Rabu (17/5/2018).

“Kesalahan kolektif itu dapat dilihat dengan meningkatnya utang yang hampir dua kali lipat dari tahun 2013 sampai tahun 2018,” katanya.

Penegasan soal kesalahan kolektif pemerintahan Jokowi-JK tersebut sebelumnya   disampaikan Rahbini saat menjadi narasumber dalam diskusi ekonomi yang dilaksanakan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) di Cikini , Jumat (11/5) lalu. Di forum ini ia membeber data penting tentang utang Indonesia.

“Telah terjadi kenaikan hampir dua kali lipat, tahun 2013 utang ada pada posisi Rp2.300 triliun, saat ini mencapai Rp4.000 triliun,”tandasnya.

Baca juga:  Hamka Kadi: Golkar dan Sulut Beruntung Punya Jerry Sambuaga di DPR RI

Itu belum termasuk utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekitar Rp700 triliun  dan utang swasta.”Ratio utang pemerintah sudah mencapai 61 persen, atau telah melewati batas maksimal 60 persen menurut undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara,” ujarnya.

Hampir senada dengan Rahbini, dosen Unika Atmajaya Frans Aba otokritik harus diberikan kepada pemerintah agar tidak selalu bertahan pada argumentasi dan kebohongan data statistik. “Indonesia memang bukan negara terbesar dalam berhutang, namun fundamental ekonomi masih lemah, dibanding Amerika Serikat, Brasil, Jepang atau China, “ujar Aba.

Sementara itu Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta menilai tidak ada yang salah dengan kebijalan utang Indonesia.” Dari perspektif konstitusi rasio utang masih di bawah 60 persen, dari sisi alokasi pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur, anggaran pendidikan dan penanggulangan kemiskinan mengalami peningkatan, “ujarnya.

Baca juga:  Eman Sebut Percepat Pembangunan Sektor Industri Perlu Pendataan IKM

Namun Budimanta juga mengakui bahwa pengelolaan utang arus dilalukan hati-hati agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang. Narasumber lain Hasudungan Tampubolon pengamat perbankan melihat utang negara tidak perlu terlalu dikhawatirkan sepanjang pemimpin negara mempunyai integritas baik.

“Jokowi saya lihat punya integritas baik. Ingat banyak negara gagal bukan karena persoalan ekonomi tapi faktor non ekonomi termasuk soal kepemimpinan,”ungkapnya.

Di lain pihak Direktur Strategi Pembiayaan dan Portofolio Kementerian Keuangan Sceinder C Siahaan mengatakan utang itu dilakukan karena ada kebutuhan dan akselerasi untuk membangun. Selain itu utang digunakan untuk hal yang konstruktif. Dia menekankan tidak perlu membanding-bandingkan apalagi menyalahkan kebijakan utang tiap masa kepemimpinan.(don).

 

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional