Wagub Imbau Bantuan Jangan Dipolitisir

IndoBRITA, Manado – Berkat lobi dari Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Sulut mendapatkan bantuan program rumah layak huni terhadap masyarakat miskin sebanyak 4.000 unit.
Wakil Gubernur Steven Kandouw meminta bantuan itu segera disalurkan kepada 15 kabupaten/kota.
Jangan tunda-tunda. Ini somo triwulan III orang miskin ada tunggu tu bantuan. Dorang kasiang menderita, tolong kalau sudah bisa dieksekusi langsung dilakukan,” tegas wagub saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Ruang Tumbelaka, Kamis (24/05/2018).
Namun diakuinya bantuan itu tidak gampang langsung diserahkan. Karena instansi terkait masih sementara melakukan pendataan.
Orang nomor dua di Bumi Nyiur Melambai ini menambahkan dalam pemberian bantuan jangan pilih-pilih kasih.
Ketidaktepatan (bantuan) karena data tak benar. Hal ini kemungkinan karena beda politik. Misalkan, karena tak pilih Tetty (Bupati Minahasa Selatan) tak dapat bantuan,” ungkapnya.
Mantan ketua DPRD Sulut ini meminta untuk mengidentifikasi dengan baik agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin, tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, Moh. Edy Mahmud  SSi, MP memuji program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw. Menurut dia, di era pemerintahan saat ini mampu menurunkan angka penurunan kemiskinan di Sulawesi Utara secara tajam.
Dari data yang ada pada tahun 2015 angka kemiskinan  menyentuh 8,98 persen. Nah, selang dua kepemimpinan pada tahun 2017 lalu, angka kemiskinan menurun hingga 7,9 persen. Ini merupakan suatu komitmen dan upaya yang luar biasa dari pemerintah daerah. 
“Problem kemiskinan pencapaian di bawah lima 0,5 persen sudah betul-betul sangat maksimal. BPS menghitung kemiskinan melalui mendata berdasarkan konsumsi makanan dan non makanan. Penurunan angka kemiskinan di Sulut ini paling rendah dan maximal di seluruh Sulawesi,” ungkap Edy seraya menjelaskan kemiskinan yang ada di daerah ini terdapat pada lokasi pedesaan.
Kepala Biro Kesra, dr Kartika Devi Tanos, mengatakan rapat ini dilaksanakan untuk menyatukan pendapat dan menggali masalah-masalah yang ada di 15 kabupaten/kota.
“Kemudian kita akan mencari solusinya. Yang nantinya Biro Kersa juga akan dianalisa dan kita akan buat lahan. Dari situ kita laporkan ke pak gubernur,” terangnya.(sco)
Baca juga:  Malaysia Lirik Turis dari Sulawesi Utara

Pos terkait