Wakapolda Sulut Pimpin Musrenbang Tahun 2018

IndoBRITA, Manado—Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulawesi Utara Brigjen Pol Drs. Johni Asadoma, M. Hum membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polda Sulut tahun 2018, di aula Tribrata Mapolda.

Kegiatan yang mengangkat tema “Reformasi Birokrasi Polri untuk Stabilitas Keamanan dan Sukses Pemilu di Wilayah Hukum Polda Sulut” tersebut, dihadiri oleh Pejabat Utama Polda, para Kapolres/ta jajaran, para Kasubag Renmin dan seluruh personil pengemban fungsi Perencanaan.

Bacaan Lainnya

Pada kesempatan tersebut, Wakapolda saat membacakan sambutan Kapolda Sulut memberikan apresiasi terhadap beberapa kemajuan Polri sebagai Kementerian/Lembaga. Dimana kinerja Polri yang dinilai oleh Pemerintah adalah evaluasi pencapaian program prioritas nasional dalam rangka pelaksanaan rencana kerja Pemerintah tahun 2017 hingga Triwulan IV dirasakan sudah on the track.

Hal tersebut katanya didasarkan pada self assesment yang dilakukan oleh Litbang Polri pada tahun 2017 terhadap capaian indikator kinerja utama untuk persentase kepuasan masyarakat dari target 58%, terealisasi 79,79% dengan capaian 137,57%.

“Hasil tersebut lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016 lalu, di mana persentase kepuasan masyarakat berdasarkan hasil penelitian Litbang Polri yang semula ditargetkan sebesar 55% dapat terealisasi sebesar 69,03% dengan capaian sebesar 125,51%,” jelas Wakapolda.

Baca juga:  Enam Peserta Seleksi Catar Akpol Dinyatakan Lulus Terpilih di Tingkat Panitia Daerah Sulut

Sementara itu pada hasil evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di tahun 2017 oleh Kementerian Reformasi Birokrasi, Polri memperoleh nilai 72,11 atau predikat BB, jika dibandingkan tahun 2016 dengan nilai 70,90 sehingga mengalami kenaikan 1,21.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisien penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh Polri sudah menunjukkan hasil yang baik.

“Keberhasilan-keberhasilan yang dicapai Polri tersebut merupakan wujud dari semangat kita yang tiada henti membuat berbagai program inovasi dalam penataan tata kelola Birokrasi Kepolisian maupun pelayanan publik yang lebih profesional, transparan dan akuntabel yang salah satunya dilakukan melalui pengukuran Indeks Tata Kelola (ITK) secara berkelanjutan,” tutur Wakapolda.

Hasil yang lebih signifikan terutama diraih oleh 12 unit kerja di lingkungan Polri yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Lanjutnya, dari jumlah itu, yang tahun lalu meraih WBK telah meningkat menjadi WBBM. “Pencapaian tersebut agar dapat dijadikan momentum untuk memicu Satuan Kewilayahan kita Polda Sulut dan jajaran pada pelayanan publik untuk selalu meningkatkan kualitas tata kelolanya,” harapnya.

Baca juga:  Kapolri Apresiasi Warga yang Pilih Dirawat di Isoter Karena Ikut Kendalikan Laju Covid-19

Beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras, dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan oleh pengemban fungsi perencanaan Polda Sulut yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, terbukti Polda Sulut telah mendapatkan penghargaan dari Kapolri sebagai pelaksana Program Quick Wins Rencana Strategi Polri terbaik tahun 2017 dengan perolehan nilai 399,78.

Wakapolda menegaskan, penyusunan Rencana Kerja Polda Sulut T.A. 2019 harus dilakukan secara sungguh-sungguh dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategik baik global, regional, nasional dan local, dengan tetap memperhatikan dampak ikutan yang akan timbul, serta pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.

Sebelumnya Karo Rena Polda Sulut Kombes Pol Andik Setiyono, SIK, SH, MH mengatakan, kegiatan Musrenbang Polda Sulut ini untuk menindaklanjuti hasil Musrenbang Polri sekaligus menguatkan arah, target dan sasaran pembangunan Polda Sulut pada Renstra tahun 2015-2019.

“Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk membahas kebijakan dan strategi dalam pelaksaan tupoksi Polda Sulut, khususnya prioritas di bidang keamanan guna mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 serta Program Prioritas Kapolri yang telah dituangkan ke dalam Renstra Polda Sulut dan program prioritas,” tandasnya. (hng)

Pos terkait