Menu

Gerindra-Demokrat Sepakat Bentuk Pansus Angket Pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar

  Dibaca : 176 kali
Gerindra-Demokrat Sepakat Bentuk Pansus Angket Pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar
indobrita, Jakarta –Pro kontra pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai penjabat (Pj0 Gubernur Jawa Barat sepertinya akan bergulir sampai ke gedung DPR. Beberapa fraksi mewacanakan pembentukan Pansus Angket. Setidaknya dua partai oposisi Gerindra dan Demokrat sudah menyatakan sepakat untuk membentuk angket pengangkatan Iriawan. Kedua fraksi itu beranggapan bahwa pelantikan polisi aktif itu melanggar UU. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengakui partainya mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket terkait pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Pj. Gubernur Jawa Barat (Jabar). Bahkan hal itu sudah ditunjukkan dengan boikot DPRD dari Gerindra dalam pelantikan. “Sikap kami sudah jelas, Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jabar sudah mengambil sikap tegas memboikot pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat yang cacat hukum dan DPR akan mendukung langkah itu,” tutur Fadli, Selasa (19/6) seperti dilansir Poskotanews. Fadli mengatakan fraksinya di DPR siap menjadi inisiator dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Pj Gubernur. “Saya kira aspirasi masyarakat juga sama. Artinya, di luar soal oposisi dan non-oposisi, ada masyarakat dan saya kira semua pihak pada dasarnya memiliki penilaian serupa, kebijakan tersebut keliru,” tegasnya. Pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar, katanya, bukan hanya cacat secara formil, tapi juga secara materil. Sesudah namanya ditarik Menko Polhukam dari pencalonan lalui dimutasi ke Lemhanas diberi jabatan tinggi madya di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), hanya untuk dijadikan alasan yang bersangkutan bukan sebagai pejabat struktural Polri. “Pemerintah sepertinya sangat menginginkan M Iriawan menjadi Gubernur Jawa Barat, meskipun sempat berpura-pura menarik namanya pada akhir Februari silam. Ini dagelan politik dan harus ditelusuri,” kata Fadli. Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto juga menilai pelantikan M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat telah melanggar konstitusi sehingga fraksi PD mendorong pembentukan Angket DPR. (poskota/adm)

indobrita, Jakarta –Pro kontra pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai penjabat (Pj0 Gubernur Jawa Barat sepertinya akan bergulir sampai ke gedung DPR. Beberapa fraksi mewacanakan pembentukan Pansus Angket.

Setidaknya dua partai oposisi Gerindra dan Demokrat sudah menyatakan sepakat untuk membentuk angket pengangkatan Iriawan. Kedua fraksi itu beranggapan bahwa pelantikan polisi aktif itu melanggar UU.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengakui partainya mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket terkait pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Pj. Gubernur Jawa Barat (Jabar). Bahkan hal itu sudah ditunjukkan dengan boikot DPRD dari Gerindra dalam pelantikan.

“Sikap kami sudah jelas, Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jabar sudah mengambil sikap tegas memboikot pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat yang cacat hukum dan DPR akan mendukung langkah itu,” tutur Fadli, Selasa (19/6) seperti dilansir Poskotanews.

Baca juga:  Lepas Kontingan Pornas KORPRI Sulut, Silangen: Jaga Teladan dan Ukir Prestasi 

Fadli mengatakan fraksinya di DPR siap menjadi inisiator dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Pj Gubernur. “Saya kira aspirasi masyarakat juga sama. Artinya, di luar soal oposisi dan non-oposisi, ada masyarakat dan saya kira semua pihak pada dasarnya memiliki penilaian serupa, kebijakan tersebut keliru,” tegasnya.

Pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar, katanya,  bukan hanya cacat secara formil, tapi juga secara materil. Sesudah namanya ditarik Menko Polhukam dari pencalonan lalui dimutasi ke Lemhanas diberi jabatan tinggi madya di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), hanya untuk dijadikan alasan yang bersangkutan bukan sebagai pejabat struktural Polri.

Baca juga:  SAS Mendadak Jadi Artis saat Rakernas APEKSI di Malang

“Pemerintah sepertinya sangat menginginkan M Iriawan menjadi Gubernur Jawa Barat, meskipun sempat berpura-pura menarik namanya pada akhir Februari silam. Ini dagelan politik dan harus ditelusuri,” kata Fadli.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto juga menilai pelantikan M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat telah melanggar konstitusi sehingga fraksi PD mendorong pembentukan Angket DPR. (poskota/adm)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional