Pemangku Adat Danowudu Tolak Trase Tol di Hutan Aer Ujang

  • Whatsapp
Piet Manusama salah satu pemangku adat negeri Danowudu ketika memberikan penjelasan terkait keberadaan hutan lindung aer ujang dalam dialog bersama di aula kantor Lurah Girian Weru Dua.(foto : Yefta)

indoBRITA, Bitung- Sejumlah pemangku adat negeri Danowudu menyatakan dengan tegas menolak pembangunan jalan tol yang melintasi hutan lindung Aer Ujang.

Hal ini terungkap ketika panitia pembebasan lahan tol Manado-Bitung bersama Polres dan pihak Jasa Marga Kementerian PUPR, BPN dan PP melakukan dialog bersama pemangku adat Danowudu di aula Kelurahan Girian Weru Dua, Selasa (10/7/18).

Bacaan Lainnya

Neltje Tengker Ketua Pemangku adat negeri Danowudu ketika diberikan kesempatan berbicara menjelaskan, sejak awal dalam tahapan sosialisasi, pihaknya dengan tegas menolak pembangunan jalan tol Manado-Bitung melewati hutan lindung yang telah dijaga selama puluhan tahun tersebut.

Baca juga:  Walikota Bitung Buka Musrenbang RKPD Kota Bitung Tahun 2019

“Alasan kami sangat jelas saat itu, disitu terdapat sumber mata air yang bahkan digunakan oleh PDAM Bitung sebagai salah satu sumber mata air mereka, kemudian ada hutan lindung, saya pikir dengan dua alasan itu saja sudah cukup untuk menolak lokasi jalan tol masuk ke situ, saran kami, dipindahkan saja titik trasenya,” ujar Tengker.

Senada dengannya, Piet Manusama, salah satu pemangku adat yang diwawancarai mengutarakan, warga Danowudu dikagetkan dengan kabar bahwa hutan lindung aer ujang telah diobrak-abrik sebagian oleh oknum-oknum yang dituding tidak bertanggungjawab dan mengklaim milik mereka.

“Nah dapat kabar hutan itu telah diobrak-abrik. Olehnya sudah kita laporkan ke pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti. Karena hutan itu secara sah milik warga Danowudu,” tegasnya.

Baca juga:  Pleno KPU Bitung Tuntas

Pihak pemangku adat Danowudu lanjut Manusama, sangat mendukung proyek pembangunan jalan tol Manado-Bitung namun, harus dilakukan sesuai dengan aturan.

“Kita mendukung proyek pemerintah pusat karena menyangkut kepentingan orang banyak, namun bukan berarti, main masuk serobot tanpa mengindahkan kearifan lokal,” sebutnya.

Stenly Massie, PPK pembebasan lahan tol Manado-Bitung yang dikonfirmasi usai dialog mengatakan, sosialisasi terkait penetapan trase tol ini telah dilakuka sejak tahun 2012 hingga 2015 yang lalu. Olehnya, dirinya mengaku bahwa persoalan ini hanya masalah komunikasi yang belum menemui titik temu.

“Hanya miskomunikasi saja, tahapan sosialisasi sudah dilakukan dan kami berharap persoalan ini bisa segera tuntas,” pungkasnya.(yet)

Pos terkait