Menu

Belum Ada Paripurna PAW, DPRD Bitung Blokir Hak Achmad

  Dibaca : 1107 kali
Belum Ada Paripurna PAW, DPRD Bitung Blokir Hak Achmad
Habrianto Ahmad. (foto : Ist)

indoBRITA, Bitung- Terkait proses pengunduran diri Habriyanto Achmad dari DPRD Bitung menuai polemik. Pasalnya, kendati belum secara resmi melakukan rapat Paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW), hak-hak keprotokoleran Achmad sudah dicekal atau diblokir pihak DPRD Bitung.

“Iya, hak protokol sudah diblok,” singkat Achmad yang dikonfirmasi, Jumat (27/7/18).

Atas pemblokiran ini, Victor Balantukang salah satu pengamat politik yang dimintai tanggapannya mengatakan bahwa DPRD Bitung sebaiknya meneliti kembali dasar pemblokiran hak dari Achmad mengingat hingga saat ini, belum ada pelaksanaan rapat Paripurna PAW yang secara hukum dan politik merupakan dasar paling penting dalam proses Recall ini.

Baca juga:  Kapolda Sulut Ikut Misa di Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus Kroit

“Iya dasarnya sah berhenti dari tugas dan tanggungjawab sebagai anggota DPRD jika sudah ada SK pemberhentian dari Gubernur yang dilanjutkan dengan rapat paripurna PAW yang merupakan syarat mutlak pemberhentian seorang anggota legislative sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, tapi ini tidak, olehnya saya berharap agar DPRD Bitung berhati-hati dan meneliti kembali dasar mereka melakukan hal itu,” tukas jebolan Fakultas Ilmu Sosial Unima ini.

Atas hal ini, Kabag Humas dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Bitung Donal Manansang yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, sesuai dengan konsultasi pihaknya ke Biro Hukum Pemprov Sulut beberapa waktu lalu, sudah dipastikan bahwa penghentian hak-hak seorang anggota DPRD yang mengundurkan diri berlaku sejak surat pengunduran diri yang bersangkutan dimasukan ke sekretariat DPRD.

Baca juga:  Wah! Ada ASN dan Pjs Hukum Tua tak Netral!

“Ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam pasal 99 ayat 2. Jadi kita sudah teliti dan sudah koordinasikan dengan pihak terkait juga,” tutupnya.(yet)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional