Pelapor Minta Polda Kupas Tuntas, Dugaan Kasus Pemalsuan Tanda Tangan di Dinas Koperasi Sulut

  • Whatsapp

IndoBRITA, Manado – Dugaan kasus pemalsuan tanda tangan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Sulut, sudah resmi bergulir di Polda Sulut, April lalu. Pelapor pun meminta institusi yang dinahkodai Irjen Pol Drs Bambang Waskito ini bisa mengusutnya hingga tuntas.

Selaku pelapor, lelaki RP pun sangat mengharapkan Polisi bekerja profesional dalam menangani kasus itu. Karena menurutnya hingga kini laporannya belum ada titik terang alias mandek. Dikroscek ke penyidik, kasus itu tidak ada perkembangan berarti. Dengan dasar itulah pelapor ingin agar kasus tersebut dikupas hingga tuntas.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Kakorlantas, Evaluasi KTL dan Samsat

Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Ibrahim Tompo, menyatakan kasus ini memang sementara diproses. “Setiap laporan yang diterima pasti akan ditindaklanjuti,” tutur Tompo, Selasa (31/07).

Terlapor pun menyatakan laporan terhadapnya tidaklah benar. “Laporan itu tidak benar. Saya akan klarifikasi,” singkat terlapor.

Diketahui, dugaan pemalsuan dokumen di kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Sulut, mengemuka. Perempuan ML, oknum bendahara di Dinas tersebut, dalam laporan ini berstatus terlapor.
Sang pelapor adalah lelaki RP yang berjabatan Kasub Perencanaan dan Keuangan dinas tersebut.

Laporan ini bernomor STTLP/359.a/IV/2018/SPKT yang dilayangkan di Polda Sulut, 19 April 2018. Yang menerima laporan adalah Bripda Dicky Kodoati, mengetahui Ka Siaga 1 SPKT, Kompol Sumaji SSos.

Baca juga:  Telat Apel, Tiga Anggota Polwan Minsel ‘Push Up’ Depan Tiang Bendera

Materi laporan, dugaan pemalsuan tanda tangan oleh oknum bendahara tersebut berlaku, 16 Mei dan 20 Juni 2017. Tanpa sepengatahuan dan ijin dari pelapor, diduga terlapor telah menandatangani sendiri sejumlah dokumen yang seharusnya ditandatangai sang pelapor.

Oknum bendahara ini diduga keras memalsukan tanda tangan pelapor dalam kwitansi perwabku, buktinya sudah dilampirkan. Dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini nanti diketahui pelapor, 12 April 2018. Sayangnya, hingga sekarang penanganan kasus tersebut diduga jalan di tempat. Pasalnya belum ada perkembangan berarti dan diduga pula, berkas laporan tersebut belum ditindaklanjuti penyidik yang berkompeten.(hng)

Pos terkait