Banyak Perusahaan Belum Terapkan UMP

Unjuk rasa buruh menentang upah buruh (foto: antara/ist)

indoBRITA, Manado–Sejumlah perusahaan di Manado belum menerapkan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulut sebesar Rp2,8 juta. Ketua Benteng Nusantara Manado, Steven Pande-irooth menegaskan itu kepada wartawan di Manado, Jumat (3/8/2018).

Aktivis vokal ini menyebut ia dan timnya melakukan survei acak pada puluhan perusahaan di Manado. Hasilnya menurut dia,  beberapa perusahaan yang jelas-jelas melanggar Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulut, Olly Dondokambey itu.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Aktivis LSM Teruskan Keluhan Warga Soal Indomaret ke DPRD Manado

“UMP ini adalah salah satu terjemahan dari penghargaan terhadap jasa, karya dan keringat dari orang lain. Atas dasar ini, kami meminta perusahaan mengikuti aturan yang sudah disepakati,” kata Steven.

Personil DPRD Manado, Beny Parasan menyayangkan kebijakan perusahaan yang terkesan tak menghargai keringat karyawannya. “UMP yang ditetapkan itu harus dibayar penuh, dan tidak boleh setengah-setengah. Bila tidak ditindaklanjuti, bisa berdampak hukum,”  katanya.

Dia pun meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Manado untuk melakukan pengawasan ketat supaya UMP berlaku di semua perusahaan. “Disnaker harus kerja keras,” ujarnya. (uan)

Baca juga:  Diterima Tim Penjaringan, MDT Sampaikan Komitmen Topang Program Gerindra

Pos terkait