Menu

Pengamat : Sesuai Aturan Bisa Diberhentikan

  Dibaca : 353 kali
Pengamat : Sesuai Aturan Bisa Diberhentikan

Dugaan Kasus Pemalsuan Tandatangan

IndoBRITA, Manado–Maraknya pemberitaan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersangkut masalah hukum dan dugaan pemalsuan tandatangan, mendapat perhatian dari akademisi sekaligus pengamat hukum dan pemerintahan.

Dikatakan Toar Palilingan, pakar hukum Unsrat, sebagaimana aturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 11 tahun 2017, ASN yang bermasalah dengan hukum bisa diberikan sangsi tegas termasuk pemberhentian. Menurut Palilingan, aturan jelas menegaskan bahwa ada sangsi jika melakukan perbuatan melanggar hukum apalagi terkait tugas kinerja.

“Bisa diberhentikan, itu jelas diatur dalam PP 11 tahun 2017. Namun juga bisa tidak. Kenapa tidak, sangsi yang diberikan sesuai dengan klasifikasi atau kadar perbuatan yang dilakukan oleh oknum ASN yang tersangkut hukum. Kalau soal dugaan pemalsuan tandatangan, karena masih dalam ranah kepolisian tentu harus menunggu berkekuatan hukum tetap kemudian diambil langkah tegas oleh Pemerintah jika terbukti,” ujarnya.

Sementara pengamat pemerintah Taufik Tumbelaka menekankan, soal dugaan pemalsuan tandatangan merupakan tindakan melanggar hukum yang dilandasi dengan penyalahgunaan wewenang. Taufik menjelaskan, penyalahgunaan wewenang dengan dugaan pemalsuan tandatangan tentu merugikan negara. Pihak BKD kata Taufik, harus melihat kedalam secara administrasi dan inspektorat wajib bertindak tegas.

“Kalau ada dugaan pemalsuan tandatangan sudah pasti menjadi temuan oleh pemeriksa dalam hal ini inspektorat dan BPK. Kalau menjadi temuan berarti menandakan dugaan itu merugikan apalagi sedang berproses diaparat hukum. Selain penegak hukum menangani masalah tersebut, Pemerintah dalam hal ini inspektorat dan BKD harus bertindak sesuai aturan,” tegas Taufik.

Baca juga:  Perda Pertanggungjawaban APBD 2018 Disetujui, Bupati Apresiasi Kinerja DPRD Sangihe

Dugaan tersebut dibuktikan Laporan Polisi yang dilayangkan RP mantan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Koperasi UKM Sulut, di Polda Sulut, sesuai laporan bernomor STTLP/359.a/IV/2018/SPKT tertanggal 19 April lalu, dengan terlapor perempuan berinisial (ML) selaku bendahara, terus mendapat perhatian.

Pelapor meminta inspektorat memberikan sanksi pada oknum PNS yang diduga melakukan pemalsuan tandatangan.

“Jelas kasus ini sudah berproses di Polda Sulut. Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera memproses untuk memberikan sanksi. Jangan menunggu hingga proses hukum inkracht,” kata Pelapor.

“Berharap pemangku kebijakan juga harus tegas memberikan sanksi kepada PNS yang melanggar indisipliner. Sebab kasus ini sudah perna berproses, bahkan terlapor sudah pernah di periksa,” jelas Pelapor.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Ibrahim Tombo membenarkan bahwa laporan ini sudah diterima pihaknya.

“Semua laporan yang masuk pasti kami tindaklanjuti sesuai prosedur,”ujar Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Ibrahim Tompo.

Tak hanya Polda Sulut yang menyeriusi kasus ini, ternyata Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dikabarkan segera melakukan konfirmasi mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut. Hal itu dikatakan Kepala BKD Sulut, Femmy Suluh, kepada wartawan, Kamis (02/08) lalu.

Baca juga:  KP Prahasta-7015 Baharkam Polri Distribusikan Logistik Pilkada ke Pulau Terluar di Sangihe

Hal ini dimaksud untuk mencari tahu dugaan kasus ini sudah sejauh mana ditangani.

“Apakah SKPD yang bersangkutan sudah melakukan penjatuhan disiplin secara berjenjang sesuai kewenangan, atau sudah diproses secara hukum,” katanya.

Suluh menjelaskan, seharusnya ketika dugaan pemalsuan tanda tangan diketahui, lansung dilaporkan ke BKD, agar yang bersangkutan (ML) mendapat penjatuhan disiplin.

“Karena sudah diranah hukum, kita tunggu penetapan. Apakah dia (ML) jadi tersangka. Kalau dia (ML) sudah tersangka maka kita harus lakukan penjatuhan disiplin,” tandas Femmy Suluh.

Sementara itu, ML dengan tegas membantah telah melakukan pemalsuan tandatangan. Menurut ML, dirinya dilaporkan ke Polda Sulut karena telah melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan di bulan Mei dan Juni 2018, oleh pejabat eselon IV dilingkup Diskop Sulut RP.

RP menuding ML telah menyalahkan gunakan wewenang dengan memalsukan tandatangan sesuai laporan bernomor STTLP/359.a/IV/2018/SPKT tertanggal 19 April lalu.
ML mengaku kalau dirinya sama sekali tidak pernah ada niat untuk melangkahi aturan apalagi melanggar hukum.

“Saya dituduh melakukan pemalsuan tandatangan sekarang saya perlu tanyakan apakah pelapor melihat secara langsung atau ada saksi yang melihat bahwa saya melakukan pemalsuan tandatangan sebagaimana yang dilaporkan,” tandasnya.(hng)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional