Menu

Selang Tiga Tahun Pimpin Sulut, OD-SK Raih Pertumbuhan Ekonomi Positif

  Dibaca : 183 kali
Selang Tiga Tahun Pimpin Sulut, OD-SK Raih Pertumbuhan Ekonomi Positif

IndoBRITA, Manado – Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dibawah nakhoda Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) selang tiga tahun terakhir ini, menunjukan tren positif di segala bidang, seperti angka indikator ekonomi makro, indikator sosial, dan pembangunan infrastruktur Sulawesi Utara yang mengalami peningkatan.
Adapun, peningkatan di berbagai bidang disampaikan Gubernur Olly Dondokambey pada rapat paripurna DPRD Sulut dalam rangka penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2019 dan KUA-PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (20/08/2018) pagi.
“Selama tahun 2015 sampai tahun 2017 Pertumbuhan Ekonomi Sulut selalu berada pada angka diatas 6 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5 persen,” kata Olly.
Disamping itu, menurut Olly, kinerja perekonomian Sulut tahun 2017 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku  tahun 2017 mencapai Rp110,16 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp79,49 triliun.
“PDRB perkapita mencapai Rp44,76 juta. Ekonomi Sulawesi Utara tahun 2017 tumbuh 6,32 persen atau menguat dibandingkan tahun 2016 sebesar 6,17; dan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 6,12 persen,” ungkap Olly.
Pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, Olly menuturkan persentase tingkat kemiskinan Sulawesi Utara masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang berada pada range 10-11 persen.
“Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017 dibandingkan dengan 34 Provinsi lainnya di Indonesia, berada di peringkat ke-16 terendah, namun di wilayah Pulau Sulawesi, kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara adalah yang paling rendah,” beber Olly.
Olly menyebut salah satu upaya pemerintah yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan mempertajam program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) dengan memperbanyak alokasi pembangunan rumah tinggal layak huni, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan menjaga stabilitas harga dalam hal ini inflasi.
“Oleh sebab itu, pada bulan Juli yang lalu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan sebagai salah satu Provinsi terbaik di Indonesia dalam hal pengendalian inflasi daerah,” tandas Olly.
Rapat paripurna turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Andrei Angouw, Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw dan para pejabat Pemprov Sulut.

Keterangan :
Terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2019 Provinsi Sulawesi Utara, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahun 2019 adalah tahun ketiga RPJMD Sulut. Kebijakan Umum Anggaran tahun 2019 Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada kebijakan tahun kelima RPJMN, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tema RKPD 2019, yakni : “mempercepat kemandirian ekonomi, kedaulatan politik dan budaya melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas”.

2. Prioritas Pembangunan 2019 :
Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; Pembangunan pendidikan; Pembangunan kesehatan; Revolusi mental dan reformasi birokrasi; Infrastruktur dan pengembangan wilayah termasuk wilayah perbatasan; Kedaulatan pangan; Trantibmas dan sukses Pemilu Presiden dan Legislatif; Peningkatan daya saing investasi; Pembangunan pariwisata; Pengelolaan bencana dan mitigasi iklim.

Baca juga:  OD-SK Tinjau Ruang Kerja di Lantai 6 Kantor Gubernur

3. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan KUA PPAS 2019 mengacu pada asumsi Kebijakan Umum Anggaran nasional dimana pada tahun 2019 pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi 2019 pada kisaran 5,4 – 5,8 persen, tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 – 5,2 persen, dan tingkat kemiskinan turun menjadi 8,5 – 9,5 persen, Rasio Gini di kisaran 0,38 – 0,39, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 71,98.

4. Ditingkat Provinsi Sulawesi Utara, dalam kebijakan anggaran 2019 ditetapkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku diharapkan dapat mencapai lebih dari Rp. 120 triliun dan PDRB per kapita mencapai lebih dari Rp40 juta per kapita, angka inflasi pada kisaran 3 – 4 persen, ekonomi Sulawesi Utara tahun 2019 tumbuh 6,3 -6,5 persen, kemiskinan bisa diturunkan pada kisaran 7,8 – 7,9 persen, angka pengangguran dapat ditekan menjadi 6,65 – 6,7 persen dan asumsi target IPM Sulawesi Utara dapat mencapai angka 71,8.

5. Dalam KUA – PPAS 2019, perencanaan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran difokuskan pada upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah dengan menggenjot potensi pajak dan retribusi daerah. Total Pendapatan Daerah tahun 2019 ditargetkan mencapai Rp2.935.783.325.000, yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

6. Sambil menunggu penetapan Pemerintah Pusat terkait dengan alokasi Dana Perimbangan, maka KUA – PPAS tahun 2019 masih menggunakan angka yang sama dengan Dana Perimbangan (bagi hasil pajak/bukan pajak dan Dana Alokasi Umum) yang diterima tahun 2018. Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dimasukkan dalam skema pendapatan maupun belanja, sebagaimana arahan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.

7. Dalam KUA – PPAS 2019, kenaikan Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 ditargetkan mencapai Rp. 1.263.244.160.000 yang naik sebesar 8,11% dari tahun 2018. Pajak Daerah tahun 2019 diperkirakan meningkat 5,72% atau mencapai Rp1.057.229.089.000 dari tahun 2018. Untuk Retribusi Daerah diupayakan mencapai Rp130,295,176,000 atau meningkat sebesar 30,30% dari angka tahun 2018. Tahun 2019, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diupayakan mencapai Rp45.838.250.441 atau naik sebesar 8,78% dari angka tahun 2018 yang diperkirakan dapat mencapai Rp42.138.250.441.

8. Kedepan, Pemerintah Daerah akan berupaya meningkatkan kemandirian pendapatan Provinsi Sulawesi Utara. Upaya awal yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan realisasi pada pos-pos PAD khususnya yang belum teralisasi dengan optimal. Upaya berikutnya yaitu bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal mendorong ketertiban pembayaran pajak, khususnya pajak kendaraan bemotor.

Baca juga:  OD-SK Dorong Sopir Angkutan Umum Profesional

9. Dalam Kebijakan Umum Anggaran 2019, belanja dianggarkan sebesar Rp3.369.789.325.000 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.610.241.240.000, dan Belanja Langsung yang terkait dengan program dan kegiatan pembangunan sebesar Rp1.759.548.085.000. Anggaran belanja APBD Sulawesi Utara tahun 2019 ditargetkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Untuk penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp474.006.000.000 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000.000 sehingga pembiayaan netto diperkirakan sebesar Rp434.006.000.000.

Selanjutnya, terkait KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2018 ditargetkan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar Rp3.779.295.766.441, mengalami perubahan menjadi Rp3.820.629.307.474 bertambah sebesar Rp41.333.541.033 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp1.168.433.686.441 bertambah Rp42.032.388.033 menjadi Rp1.210.466.074.474.

2. Kenaikan ini bersumber dari Pajak Daerah yang pada sebelumnya ditargetkan sebesar Rp1.000.049.416.000 bertambah sebesar Rp18.507.514.900 menjadi Rp1.018.556.930.900.

3. Tahun 2018, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang sebelumnya ditargetkan Rp42.138.250.441 bertambah Rp10.623.000.000 menjadi Rp52.761.250.441. Lain-Lain PAD yang sah pada anggaran induk tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp26.250.980.000 bertambah Rp13.638.621.633 menjadi Rp39.889.601.633. Meskipun terjadi kenaikan pada ketiga sumber tersebut, pada pos Retribusi Daerah terjadi pengurangan target dari yang ditetapkan sebesar Rp99.995.040.000 berkurang sebesar Rp736.748.500 menjadi Rp99.258.291.500.

4. Dalam KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018, perubahan kebijakan terkait dengan Belanja Daerah meliputi total perkiraan Belanja Daerah dimana alokasi belanja Tahun Anggaran 2018 secara keseluruhan sebesar Rp4.181.699.182.341 berkurang Rp100.235.318.441 menjadi Rp4.081.463.863.900. Belanja Tidak Langsung sebelumnya ditargetkan Rp2.196.086.886.053 bertambah Rp85.902.444.579 menjadi Rp2.281.989.330.632.

5. Belanja pegawai yang semula dialokasikan sebesar Rp1.246.295.245.612 berubah menjadi Rp1.279.014.789.000 bertambah sebesar Rp32.719.543.388. Belanja subsidi yang semula dialokasikan sebesar Rp2.000.000.000 tidak mengalami perubahahan.

6. Belanja Hibah yang dianggarkan sebesar Rp420.197.500.000 mengalami perubahan menjadi Rp436.397.500.000 bertambah Rp16.200.000.000. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000 yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup sosial ekonomi dan masyarakat, tidak mengalami perubahan. Untuk Belanja Bagi Hasil yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp459.784.140.441 mengalami perubahan menjadi Rp503.577.041.632 bertambah Rp43.792.901.191 yang digunakan untuk Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bantuan keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang dialokasikan sebesar Rp47.000.000.000 tidak mengalami perubahan. Belanja ini adalah belanja yang disediakan dalam rangka mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Tahun Anggaran 2018 Perubahan belanja ini dialokasikan sebesar Rp7.500.000.000 atau tidak mengalami perubahan.

8. Kebijakan Belanja Langsung dalam APBD Perubahan Tahun 2018, yang ditetapkan sebesar Rp1.985.612.296.288 berkurang Rp186.137.763.020 menjadi Rp1.799.474.533.268.(sco)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional