Menu

Dukung PKH Pemkab Sangihe Rancang Program Penarikan Pekerja Anak

  Dibaca : 318 kali
Dukung PKH Pemkab Sangihe Rancang Program Penarikan Pekerja Anak
Sekda Edwin Roring.(foto : Ist)

indoBRITA,Sangihe – Berdasarkan data di tahun 2018 sekira 800 Anak Usia Sekolah Yang Tidak Sekolah (ATS ) dengan rata-rata usia 6 sampai 21 tahun karena masalah internal keluarga dan lingkungan.

Sebagai bagian dari upaya mendorong sektor pendidikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sangihe berupaya memperhatikan anak usia sekolah yang dipekerjakan di setiap wilayah dengan merancang program penarikan pekerja anak di 2019 mendatang.

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Edwin Roring Saat dikonfirmasi Selasa, (21/8/18) mengatakan pemerintah berupaya memberantas ATS melalui program pendidikan yang juga disediakan dan diterapkan Dinas Pendidikan Sangihe. Karena menurut Roring ada anak usia sekolah yang tidak sekolah namun dipekerjakan. Sehingga di tahun 2019 mendatang pemkab bakal berupaya mengatasi masalah ini melalui program penarikan pekerja anak untuk mendukung Program Keluarga Harapan (PKH).

 

“Tahun 2017 lalu, memang sempat kami menerapkan program penarikan pekerja anak yang masih masuk usia sekolah kemudian diakomodir melalui PKH agar anak bisa kembali bersekolah. Sehingga nanti kami akan berupaya mengkoordinasikan hal ini dengan instansi terkait guna memastikan jika masih ada anak-anak yang putus sekolah disetiap wilayah,” jelasnya.

Baca juga:  Terancam Punah, BKIPM dan SKIPM Gelar Pelepasliaran Kepiting Kenari

 

Lanjutnya, Pemkab Sangihe berkomitmen untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan bagi anak didik, dan memastikan pendidikan dasar yang ditentukan bisa diberlakukan secara jelas serta tepat.

 

“Namanya anak usia sekolah harus sekolah, bukan bekerja. Hal ini jangan diabaikan dan membutuhkan kesadaran orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya,” tandas Roring.

 

Dirinya juga berharap agar guru-guru di tiap sekolah berinisiatif memperhatikan anak-anak yang putus sekolah. Atau anak-anak yang akan tamat Sekolah Dasar (SD) harus dikawal oleh guru agar bisa melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan seterusnya. Karena ini juga merupakan tanggungjawab pemerintah.

Baca juga:  SAS Ajak PSN Kota Tomohon Untuk Disiplin Kerja

“Agar program ini dapat dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Juga di Dinas Pendidikan Nasional maka harus disediakan bidang Pendidikan Luar Sekolah,” harap Roring.

 

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Dj Mandak menjelaskan berdasarkan data di tahun 2018 kurang lebih 800 orang ATS dengan rata-rata usia 6 sampai 21 tahun.

 

“Berdasarkan hasil survei di lapangan, faktor yang membuat ATS diantaranya masalah internal keluarga dan juga lingkungan bukan karena masalah ekonomi karena saat ini sekolah-sekolah memiliki dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS),” ucap Mandak.

 

Tambahnya juga, pihaknya membantu mengarahkan, apakah anak tersebut akan ikut ujian paket atau diberikan kegiatan seperti keterampilan.

 

“Mereka nantinya kami kumpul untuk sosialisasi dan memberikan imbauan-imbauan. Sehingga meski tidak bersekolah, ada berbagai keterampilan yang akan mereka buat,” tuturnya.(nty)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Visitor Counter

Pengunjung IndoBrita.co

Today : 1289 Orang

Total Minggu ini : 56873 Orang

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional