Tambang Emas di Sulut Dilarang Gunakan Merkuri

  • Whatsapp
IndoBRITA, Manado – Aktivitas pertambangan di Sulawesi Utara untuk pengoperasiannya dilarang keras menggunakan bahan berbahaya, mercuri.
“Kami Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Komsi VII berada di sini untuk berbicara pelarangan mercuri dipakai dalam pertambangan emas,” tegas Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Rosa Vivien Ratnawati usai Sosialisasi Pertambangan Emas Rakyat Sejahtera (PERS) di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Selasa (21/08/2018) pagi.
Pelarangan menggunakan merkuri mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2017.
“Dengan lahirnya undang-undang ini, maka pemerintah kita melarang penggunaan zat merkuri di seluruh wilayah pertambangan emas skala kecil di Indonesia, termasuk di dalamnya pelarangan terhadap kegiatan pertambangan ilegal atau tanpa ijin dan pertambangan pada wilayah yang tidak diijinkan pemerintah,” ungkapnya.
Karena telah dilarang, penambang harus beralih dengan teknologi menggunakan zat non merkuri.
“Para penambang skala kecil yang memiliki ijin di wilayah pertambangan rakyat, harus pula dibantu untuk memperoleh transformasi teknologi dari kebiasaan menggunakan zat merkuri ke non merkuri,” ujar Ratnawati seraya menambahkan hal ini berlaku untuk kegiatan pertambangan rakyat di Sulut, diantaranya tambang rakyat di Tatelu Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan Tobongon di Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur (Boltim).
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI juga bekerjasama dengan Komisi VII DPR RI dan Pemerintah Kanada melalui program inovatif Artisanal Gold Council (AGC) menggulirkan Program Emas Rakyat Sejahtera (PERS).
AGC sendiri memiliki misi dalam memperbaiki peluang dan kesempatan, lingkungan dan kesehatan jutaan orang yang bergerak dalam Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK).
Organisasi non profit ini berbasis di Kanada (USA) yang bertujuan meningkatkan lingkungan dan sosial ekonomi komunitas PESK di dunia, termasuk di Indonesia dan Sulawesi Utara.
Anggota Komisi VII DPR RI asal Sulut Bara Hasibuan menambahkan Sosialisasi Pertambangan Emas Rakyat Sejahtera (PERS) di Sulut merupakan bagian dari tindaklanjut UU Nomor 11 Tahun 2017 yang ikut melibatkan dunia pertambangan emas rakyat di Sulut pada saat penyusunan RUU tersebut pada tahun sebelumnya.
“Dengan begitu, kita semua berharap pertambangan rakyat Sulut harus bebas dari Merkuri. Kita harus alih teknologi dan menemukan solusi bagaimana bisa meningkatkan ekonomi masyarakat tambang melalui program yang memajukan masyarakat tambang itu sendiri,” jelas Hasibuan.
Sementara Hoetomo dari AGC perwakilan Indonesia mengatakan, Pemerintah Kanada telah bersedia mendanai melalui Program Emas Rakyat Sejahtera (PERS) dengan masuk langsung di dua wilayah pertambangan rakyat Sulut seperti di Tatelu (Minut) dan di Tobongon (Boltim).
“Tujuan kami agar sektor PESK di daerah ini, bisa menguntungkan secara ekonomi ramah lingkungan dan bertanggungjawab,” ucap Hoetomo.
PERS juga, tambah Hoetomo, sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia guna menghapus penggunaan zat Merkuri pada sektor PESK.
Selain itu, PERS ikut memberikan pelatihan pada alih teknologi pertambangan bagi komunitas pertambangan rakyat di daerah ini.(sco)
Baca juga:  Buka Uji Kompetensi Keahlian SMK, Wagub Kandouw: Tujuannya untuk SDM Siap Pakai

Pos terkait