Menu

Tersisa Lima Legislator, DPRD Kota Malang Lumpuh

  Dibaca : 409 kali
Tersisa Lima Legislator, DPRD Kota Malang Lumpuh
Beberapa anggota DPRD Kota Malang menggunakan rompi oranye setelah menjalani pemeriksaan di KPK (fto: tempo)

indoBRITA, Malang- DPRD Kota Malang kini lumpuh menyusul ditetapkannya 22 legislatornya sebagai  tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (3/9/2018). Ke-22 legislator itu terkait kasus suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015.

Dengan ditetapkannya 22 anggota DPRD Kota Malang itu, total anggota DPRD Kota Malang yang terseret dalam kasus suap itu sebanyak 41 orang.  Ketua DPRD Malang, Moch Arief Wicaksono bahkan sudah menjadi terpidana. Sedangkan 18 orang lainnya masih menjadi terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Praktis, anggota DPRD Kota Malang tersisa lima orang. Mereka adalah Abdurrochman (PKB), Subur Triono (PAN), Priyatmoko Oetomo (PDI-P) dan Tutuk Haryani (PDI-P). Ditambah satu lagi anggota dewan hasil PAW dari Yaqud Ananda Gudban yang sudah menjadi terdakwa, yaitu Nirma Cris Desinidya (Hanura).

Mantan Wali Kota Malang, M Anton dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan (PU-PPB) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono turut terseret dalam kasus itu dan sudah menjadi terpidana.

Baca juga:  Irmawati Tegaskan Benar Rp100 Juta Mengalir ke Ibu Bupati

Dengan hanya menyisakan lima legislator, fungsi kedewanan otomatis lumpuh. Padahal, DPRD Kota Malang harus segera menyelesaikan pembahasan P-APBD Kota Malang tahun anggaran 2018 dan APBD Kota Malang untuk tahun anggaran 2019.

“Kita berharap ada diskresi dari Kementerian Dalam Negeri supaya roda pemerintahan di Kota Malang tetap berlangsung meski anggota DPRD Kota Malang tersisa lima orang. Karena bagaimanapun pemerintah itu tidak boleh lumpuh,” kata Abdurrochman, selaku pimpinan DPRD Kota Malang yang tersisa seperti dilansir dari kompas.com, Selasa (4/9/2018).

Menurutnya, proses PAW untuk mengganti anggota dewan yang sudah terdakwa dan tersangka juga butuh sidang paripurna yang quorum. Sementara sampai saat ini, proses PAW yang sudah berjalan adalah anggota DPRD dari fraksi PKB dan PAN. “Kalau sudah ada payung hukum yang namanya diskresi jadi mudah,” katanya.

Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri terkait kondisi yang terjadi di Kota Malang. “Intinya dari pusat maupun provinsi minta laporan kondisi terkini yang ada di Kota Malang. Baik itu menyangkut proses – proses pembahasan APBD 2019, kemudian PAK dan perda – perda yang memerlukan keterlibatan fungsi dewan, minta laporan, diinventarisir dan kita laporkan. Itu kan nanti yang akan dilaporkan kepada Pak Menteri oleh petugas yang ditugaskan,” kata Wasto

Baca juga:  E2L-Parapaga Belum Dilantik, Andalangi: Ada Upaya Mendelegitimasi Putusan MK dan KPU

Namun, pihaknya belum mengetahui keputusan apa yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. “Itu nanti lebih lanjut. Jadi kami sudah memberikan penjelasan – penjelasan terkait dengan kondisi terkini. Seperti apa langkah lanjutan dari pimpinan pemerintah provinsi dan pusat kami menunggu,” katanya.

Sementara itu, agenda di DPRD Kota Malang yang mendesak adalah pembahasan P-APBD Kota Malang tahun anggaran 2018 dan pembahasan APBD untuk tahun anggaran 2019. (kcm/adm)

 

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional