Soal Upah di Bawah UMP, DPRD Manado segera Sidak dan Hearing dengan Toko Bintang

  • Whatsapp
Sony Lela (foto: ist)

indoBRITA, Manado-Wakil rakyat Manado angkat bicara soal gaji mayoritas karyawan Toko Bintang yang ditengarai di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulut  sebesar Rp2,8 juta.  Mereka kaget dengan temuan atau hasil investigasi para aktivis LSM kalau perusahaan yang menjual aksesories handphone di Manado itu masih memberikan upah tidak sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.

“Produk Toko Bintang laris. Heran kalau mereka memberi gaji di bawah UMP,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Manado Hengky Kawalo kepada wartawan di Manado, Sabtu (8/9/2018).

Bacaan Lainnya

Ia meminta semua pengusaha dan perusahaan di Manado tunduk pada peraturan yang berlaku.  “Perusahaan yang membangkang bisa saja izin operasionalnya ditinjau kembali,” ucapnya.

Sementara Sekretaris Komisi D, Sony Lela menyebut pemberian gaji di bawah UMP jeas sebagai bentuk pengangkangan terhadap keputusan Gubernur Sulut Olly Dondokambe.  Sebagai komisi yang membidangi ketenagakerjaan, Sony Lela dan kawan-kawan akan turun lapangan mengecek langsung  hal ini. :Kita akan sidak Toko Bintang,” Sony menegaskan.

Komisi D juga segera mengagendakan hearing dengan manajemen Toko Bintang dan para akivis LSM yang mengangkat masalah ini.  “Kami akan meminta penjelasan kepada Toko Bintang,” ujarnya.

Baca juga:  Bila Laporan ke London Tak Sesuai Ketentuan, Empat Legislator Manado Bersedia Tanggungjawab

Sebelumnya Ketua LSM Pijar Cakrawala Massie membeber hasil investigasi yang dilakukannya bersama para aktivis.  “Sesuai hasil investigasi dari teman-teman,  mayoritas karyawan Toko Bintang menerima upah di bawah UMP. .  Hanya tingkat pimpinan di perusahaan ini yang bergaji di atas UMP,” ujar Ketua LSM Pijar Minahasa ini.

Cakra dan para aktivis LSM heran atas kebijakan manajemen yang mengangkangi kebijakan Olly tersebut.  Padahal mereka memperkirakan omset Toko Bintang mencapai ratusan juta rupiah per hari.

“Pendapatan Toko Bintang kami taksir di atas rata-rata toko atau perusahaan lain di Manado. Pengunjung dan pembeli membludak setiap hari. Sangat tak masuk akal jika manajemen memberikan upah atau gaji di bawah UMP ke semua karyawan toko,” ucap Cakra.

Sementara lawyer dan pengamat hukum, Vebry Deandra  Hariyadi menyebut pemberian upah di bawah UMP atau UMR merupakan tindak kejahatan. Kata dia, kebijakan Toko Bintang itu melabrak Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni Pasal 90 Ayat (1) dan Pasal 185.

“Pasal 90 Ayat (1) menyebutkan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sementara Pasal 185 Ayat (1) menyebutkan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta,” Vebry menguraikan.

Baca juga:  Gerindra dan PKS Sepakat Bentuk Fraksi Gabungan di DPRD Manado

Alumnus Fakultas Hukum Unsrat ini menyayangkan terjadinya hal semacam ini di tengah negara yang diwarnai banyak pengangguran dan rakyat berkekurangan untuk mendapatkan pencarian, banyak penyalahgunaan keadaan.  “Penyalahgunaan ini dilakukan oleh pengusaha,” kata Vebry.

Apa tanggapan manajemen  Toko Bintang? Andre, perwakilan manajemen membantah data tersebut.  “Yang magang atau baru kerja  tiga bulanan itu memang di bawah UMP. Namun yang sudah lama, misalnya kasir dan lainnya sudah mendapat gaji UMP,” ujar Andre.

Pendapat Andre itu diperkuat Hardy, perwakilan manajemen lainnya. “Hanya yang di bawah tiga bulan yang belum memperoleh UMP,” kata Hardy.

Namun,  keterangan Andre da Handriini dianggap para aktivis sebagai bentuk pembelaan saja. “Catat mayoritas karyawan toko  bintang itu di bawah UMP.  Mereka juga sudah bekerja di atas satu tahun. Hanya tingkat pimpinan yang menerima di atas UMP,” ucap Kamilus, Wakil Ketua FPP Manado.

Para aktivis juga mendapat dapat kalau sejumlah pekerja sudah diberhentikan  Toko Bintang. “Kasihan para karyawan, mereka di posisi lemah,” kata  Cakra.(hng/adm)

Pos terkait