Ini Dia Satu-satunya Calon Ketua KNPI Minut yang Memenuhi Syarat

  • Whatsapp
MUSDA V KNPI Minut yang digelar disalah satu rumah makan wilayah Dimembe.(foto: ist)

IndoBRITA, Minut—Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Minut, Selasa 25 September 2018, akhirnya menggelar Musyawarah daerah (Musda) ke-V guna menetapkan siapa Ketua KNPI Minut periode 2018-2021. Kegiatan yang dilaksanakan merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009 yang mengharuskan KNPI melakukan kaderisasi.

Dalam kegiatan tersebut, dipimpin langsung Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 KNPI Sulut Jackson Kumaat (Jacko) melalui Wakil Ketua Stevie Suwawa yang mengangkat tema “Bangkit Bersama Pemuda Minahasa Utara”. Sementara itu dari perwakilan Pemkab Minut dihadiri Wakil Bupati Minut Ir Joppi Lengkong.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Ketua KNPI Minut Ajak Pemuda Isi Kemerdekaan Dengan Tindakan Positif & Bermanfaat

Dari tiga nama calon masing-masing Frengky Karamoy ST, Intan Wenas, dan Richard Kamagi, memperlihatkan setiap dukungan atau mandat yang diberikan OKP. Namun dijelaskan Ketua Panitia pelaksana Musda KNPI Minut Aldo Ticoalu dari penyampaian mandat yang diajukan, hanya Frengky Karamoy ST yang memenuhi syarat.

“Tentunya semua mengacu pada aturan yang ada, dimana menjadi Ketua KNPI harus mendapat dukungan 6 dukungan OKP Nasional dan 3 dukungan Pengurus Kecamatan (PK). Diluar itu, tidak layak menjadi ketua,” tutur Ticoalu dibenarkan Plt Ketua KNPI Minut Novie Ngangi

Baca juga:  Berlabuh ke Golkar, Joppi Lengkong Daftar Balon Bupati di Detik Terakhir

Sementara itu, Ketua DPD 1 KNPI Sulut Jackson Kumaat (Jacko) menjelaskan melalui Wakil Ketua Stevie Suwawa, Musda ke-V KNPI Minut mencari Ketua KNPI definitif diskors dalam waktu yang belum ditentukan karena sudah menjadi kewenangan DPD 1. Mengapa itu dilakukan, karena banyaknya mandat yang masuk terlebih salah satu calon mengakui mengantongi 26 dukungan OKP Nasional.

“Kita akan melakukan pengecekan terkait permasalahan itu untuk mencari kebenarannya, sekaligus mengklarifikasi kepada pimpinan-pimpinan OKP, apakah benar telah memberikan dukungan atau mandat. Jika dari hasil klarifikasi setiap pimpinan OKP mengatakan tidak pernah memberikan mandat, maka kami DPD 1 akan mengambil tindakan hukum,” tegas Suwawa.(rus)

Pos terkait