IndoBRITA, Manado – Gubernur Sulawesi Olly Dondokambey yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulut Edison Humiang, menghadiri Rapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Jumat (05/10/2018).
Rapat yang digelar di salah satu hotel ternama di Kota Manado itu dihadiri Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Jemmy Kumendongndan para pejabat struktural di Lingkup pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara itu sangat penting guna menjelaskan tentang peran, kedudukan dan kewenangan gubernur.
Menurut Humiang, peran gubernur tidak terlepas dari konsepsi pemerintahan secara keseluruhan, karena pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari pemerintahan negara secara keseluruhan.
“Sebuah sistem pemerintahan hanya akan berfungsi jika sub-sub sistem terintegrasi, saling mendukung dan tidak berlawanan,” katanya.
Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut konsep gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan asas dekonsentrasi (Local State Goverment), dan yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan asas desentralisasi (local self government).
Dalam praktek hubungan antar pemerintahan daerah, berkembang fenomena umum bahwa kabupaten/kota tidak memiliki keterkaitan hubungan hirarkis dengan provinsi, meskipun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Hal ini sebagai akibat dan kesalahan logika dalam menginterprestasikan otonomi yang menganggap bahwa keleluasan pemerintah kabupaten/kota dengan semangat otonomi seluas-luasnya, sama dengan tidak ada hubungan hirarkis sama sekali dengan Provinsi. Sehingga muncul perilaku yang mengacuhkan kepada gubernur yang mengakibatkan hilangnya kewibawaan pemerintah pusat yang melekat pada gubernur.
“Ini menggambarkan bahwa kedudukan gubernur sangat strategis dan hubungan hirarki pemerintah dalam batas kewenangan masing-masing mutlak diperlukan,” tegasnya
Terkait dengan hal ini, Humiang mengajak kepada seluruh kabupaten/kota untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan bersama-sama mendukung program pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi utara yang sejahtera.(sco)