Menu

Regulasi Pemilu, DPD II Golkar Minut Undang Tiga Musketeer Beri Pemahaman

  Dibaca : 243 kali
Regulasi Pemilu, DPD II Golkar Minut Undang Tiga Musketeer Beri Pemahaman
BAWASLU Minut saat diundang DPD II PG untuk memberikan pemahaman terkait regulasi dan kampanye 2019 mendatang.(foto: boyz)

IndoBRITA, Minut—Untuk memberi pemahaman kepada para Caleg Partai Golkar Minut terkait peraturan serta regulasi pelaksanaan Pemilu 2019, DPD II Parati Golkar Minut yang dipimpin Drs Denny Wowiling, Jumat 5 Oktober 2018.

Tak tanggung-tanggung, Denny Wowiling menghadirkan 3 komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Minut yakni Ketua dan koordinator divisi SDM, Organisasi dan Data Simon Awuy SH, Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat Rahman Ismail SH, serta Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa Pemilu Rocky Ambar SH selaku, untuk memberikan pemahaman mengenai setiap regulasi kampanye.

“DPD II Partai Golongan Karya sangat serius mendukung seluruh calon legislatif yang akan bertarung di Pilcaleg 2019 nanti agar setiap langkah yang diambil tidak menyalahi regulasi dari penyelenggara Pemilu. Untuk itu Bawaslu Minut diundang sebagai pembawa materi dalam memberikan pemahaman kepada setiap Caleg mengenai regulasi dari setiap tahapan Pemilu sambil membangun komunikasi yang baik antara “pemain dan wasit”, sehingga bisa menjadi mata dan telinga bagi pengawas pemilu tersebut,” ungkap Ketua DPD II Partai Golkar Minut Drs Denny Ronny Wowiling.

Baca juga:  Raih Medali Emas Bridge, Pray & Rushelle Harumkan Nama Minut di Kancah Nasional

Ketua Bawaslu Simon Awuy mengatakan, bahwa kegiatan seperti ini sangat perlu dilakukan sebagai bentuk kesadaran partai politik sebagai peserta Pemilu untuk sosialisasi kebawah agar setiap calon dapat memahami sepenuhnya regulasi dari setiap tahapan pemilu yang sementara berjalan.

“Sesuai dengan PKPU Nomor 23 tahun 2018 dan tentang kampanye pemilu, dalam pasal 75 disebutkan bahwa terdapat 9 metode dalam kampanye yaitu Rapat Terbatas, Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye, Media Massa, Iklan Media Cetak Elektronik dan Internet, Rapat Umum, Debat Calon (untuk capres), dan Metode Lainnya” beber Awuy

Baca juga:  Bawaslu Minut Rakor Tindaklanjut Hasil IKP Bersama Stakeholder

Ditambahkan oleh Rahman Ismail bahwa tahapan kampanye yang sudah dimulai sejak tanggal 23 September terdapat 2 item yang belum bisa dilaksanakan.

“Media Massa, Iklan Media Cetak Elektronik dan Internet, dan Rapat Umum baru bisa dimulai tahapannya pada 24 Maret sampai 13 April 2018, atau 21 hari sebelum masuk masa tenang,” ungkap Ismail.

Begitu pun yang dikatakan Rocky Ambar, sejatinya basis pengawasan Bawaslu adalah Undang-Undang Nomor 7 Perbawaslu dan PKPU. “Pada intinya peran kami disini bukan untuk membatasi ruang gerak para peserta Pemilu, tetapi lebih kepada pengarahan agar setiap langkah yang diambil sesuai dengan regulasi yang ada.” tutup Ambar.(rus)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional