Menu

SAKIP dan RB di Sulut Perlu Penguatan

  Dibaca : 196 kali
SAKIP dan RB di Sulut Perlu Penguatan
IndoBRITA, Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw membuka kegiatan Penilaian Verifikasi Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) di Provinsi Sulut bertempat di salah satu hotel di Manado, Kamis (11/10/2018) pagi.
Dalam arahannya, Wagub Kandouw mengatasnamakan gubernur mengucapkan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang jauh-jauh memberikan pendampingan di Provinsi Sulut. Diharapkan dengan pendampingan ini, semua Saruan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintahan daerah di Sulut bisa work looking dengan keadaan ini. Apalagi hanya Kota Manado mendapat nilai BB yang B ada 4 provinsi dapat B, C ada 6 sedangkan 10 kabupaten/kota lainnya mendapatkan nilai CC, 4 kabupaten/kota mendapat nilai B, sekarang saya baru tahu yang nilai CC, BB dan B dari kementerian itu apa.
“Ini memalukan bagi kita semua, kita harus sadar bahwa jabatan adalah amanah, saya tahu betul kondisi daerah khusus provinsi, saya tahu dari 42 SKPD, berapa yang punya outcome dan output yang jelas jangan hanya bekerja dengan menggunakan prinsip asal bapak senang dan yang penting sudah ada kegiatannya jika penyusunan KUA-PPAS paling kencang dia datang, padahal tujuannya tidak jelas apalagi penyusunan paling banyak anggaran dipergunakan untuk belanja modal. Dan itu terjadi di kabupaten kota sampai provinsi,” kecam Wagub.
Lanjut wagub, jika dilihat dari indikator makro maka Sulut terus bergerak maju dan menuai beberapa capaian progresif antara lain ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sejak 2015 berada di titik 6,12% pada 2017 naik menjadi 6,32% di mana angka ini melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,07%. Namun dari segi administrasi pemerintahan harus diakui masih pada posisi stagnan termasuk SAKIP dan RB masih sangat perlu penguatan dilihat dari hasil capaian saat ini.
Lebih jauh wagub mengatakan,  pertumbuhan ekonomi ada 3 faktor yaitu ekspor, investasi dan belanja pemerintah. Kalau ekspor kita seperti pala, kopra, ikan menurun sehingga jangan berharap lebih. Investasi, mudah-mudahan dengan rupiah anjlok investasi naik.
“Persoalan belanja pemerintah jika digabung dengan kabupaten/kota berkisar 20 triliun, ini yang menjadi faktor yang krusial untuk pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ini akan jelas kickback nya dan outcome jelas kalau akuntabilitas kinerja instansi pemerintahannya baik alias nilainya A ini baru efektif,” jelas wagub.
Untuk itu, wagub mau usul kepada gubernur supaya dari Kementerian beri tahu penilaiannya tolong dikasih tahu  siapa siapa output dan outcome yang jelas SKPD nya supaya penilaian itu betul betul married sistem siapa yang jelas itu yang dipakai yang tidak jelas keluar banyak yang antri.
“Supaya adil betul- betul benang merah dengan married sistem sesuai dengan reformasi birokrasi,” tegas Wagub Kandouw.
Wagub juga menitip pesan kepada Kementerian kalau ada rapat koordinasi di pusat jangan nomenklatur diganti- ganti itu akan merepotkan daerah  contohnya biro perbatasan 2 tahun lalu dibubarkan tahun lalu di bentuk lagi ini membuat bingung daerah  belum lagi kewenangan-kewenangan lainnya.
Karena itu, Kandouw mengingatkan kepada kabupaten/kota untuk mencermati kembali proses implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi yang selama ini berjalan di perangkat daerah dan unit kerja masing – masing. Bila masih ada hal yang perlu ditingkatkan maka rencanakan dan jalankan dengan mempertimbangkan semua SDM yang ada.
“Untuk yang mendapat nilai BB dan B jangan dulu berpuas diri, terus meningkatkan sasaran dan target yang lebih tinggi,” harap Wagub Kandouw
“Mewakili Bapak Gubernur ikutilah kegiatan ini dengan baik yang dari Provinsi saya perintahkan datang tidak ada diwakili kerena ini  bagian memperlihatkan integritas  dari kita untuk naik supaya jadi A dan ini berlaku untuk semua,” tutup Wagub Steven Kandouw.
Hadir dalam kegiatan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Ronald Andrea Annas, AK dan jajaran. Bupati/Walikota dan Pejabat Esselon 2 Provinsi dan Kabupaten.(sco)
Baca juga:  Wagub Kandouw Berpesan Generasi Muda Gereja tak Terjerumus Hal Duniawi
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional