Kejari Minsel dan BPKP Sulut Warning Instansi Pengelola DAK

  • Whatsapp
Kejari Minsel dan BPKP Sulut Warning Instansi Pengelola DAK
Kejari Minsel bersama BPKP Sulut saat menggelar TP4D di Dinas PUPR Minsel, Selasa (16/10/2018). (foto ape)

indoBRITA, Amurang – Bertempat di Dinas PUPR Kabupaten Minahasa Selatan, Selasa (16/10/2018), Kejari Minsel mengundang instansi terkait pengelola DAK 2018 dalam rangka Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Menariknya, pertemuan diruang rapat Bidang Marga dipimpin Kejari Minsel I Waya Eka Miartha, SH MH.

Kepala Dinas PUPR Minsel Rudi Tumiwa, ST MSi membenarkan hal diatas. ‘’Benar, tadi Kejari Minsel mengundang instansi terkait pengelola DAK 2018 dalam rangka TP4D. jadi, yang hadir adalah semua PPK di instansi pengelola DAK 2018,’’ujar Tumiwa.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Penyidik Polda Sulut dan Jajaran Dibekali Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Lanjut kata Tumiwa, jadi pertemuan antara Kejari Minsel yang juga diundang personil BPKP Sulut menjelaskan, bahwa semua pekerjaan baik dari perencanaan, pelelangan hingga pelaksanaan pekerjaan harus di TP4D-kan.

‘’Nah, sebagaimana yang terjadi, Selasa tadi. Bahwa banyak persoalan terungkap saat Tanya jawab antara Kejari Minsel dan BPKP Sulut soal TP4D. Bahkan, tak hanya sejumlah PPK yang bertanya soal pekerjaan. Akan tetapi sejumlah kontraktor juga ikut mempertanyakan keapsahan pekerjaan. Dan semuanya dijawab oleh Kejari Minsel dan BPKP Sulut,’’ucapnya.

Tumiwa menjelaskan, bahwa apapun pekerjaan proyek yang akan dilaksanakan oleh instansi terkait sebagai pengelola DAK tersebut, kata BPKP itu sebagai evaluasi. ‘’Jadi, instansi diatas harus minta BPKP untuk melakukan evaluasi saat hasil pekerjaan hamper dan selesai dikerjakan,’’tutup Tumiwa. (ape)

Baca juga:  Bhabinkamtibmas Polsek Tenga Giring Pelaku KDRT ke Gereja

Pos terkait