Menu

Dugaan Pungli, Forum Pedagang Bersatu Kota Manado Mengadu ke Polda Sulut

  Dibaca : 531 kali
Dugaan Pungli, Forum Pedagang Bersatu Kota Manado Mengadu ke Polda Sulut

IndoBRITA, Manado–Pungutan iuran parkir melalui portal di Pasar Tradisional Bersehati Kota Manado kembali menuai sorotan.

Dewan Pengurus Forum Pedagang Bersatu Kota Manado, datang mengadu ke Polda Sulut, Senin (29/10/2018).

Dijelaskan Ketua Dewan Forum Pedagang Bersatu Kota Manado Syabudin Ardin Noho, bahwa surat pengaduan sudah dimasukan ke Kapolda Sulut. Isi laporan pungutan, bahwa iuran parkir tidak berdasarkan aturan, karena disinyalir telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2013 Bab V Sumber Penerimaan Perusahaan Daerah Pasaal 7 Ayat (1) huruf b Pemamfaatan lingkungan pasar. Maka, dalam besaran tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Walikota pada ayat (3) Jo Bab IX Kerja Sama Pasal 13 ayat 1,2 dan 3.

“Dalam mengelola Perusahaan Daerah Direksi dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian kerja sama sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 2 bentuk yaitu kerja sama pengelolaan (Joint Operation) dan kerja sama usaha patungan (Joint Venture). Serta kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Walikota,” tegas Noho.

Baca juga:  Ini Cerita Ketua Bhayangkari Sulut Tampil di Festival Russia

Menurut Noho, diduga Dirut PD Pasar Kota Manado membuat/memakai aturannya sendiri (Perdis) tanpa mengikuti mekanisme yang ada, yaitu pungutan iuran parkir portal di Pasar Tradisional Bersehati Kota Manado tidak ada kajian/pembahasan dari DPRD Kota Manado dan ketetapan/pengesahan tariff dari Walikota. Sehingga berinolikasi adanya dugaan pungli.

“Untuk memutuskan peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Kota Manado telah diatur pada Bab I Ketentuan Umum dalam Perda No, 1 Tahun 2013 atas dasar persetujuan bersama DPRD Kota Manado dengan Walikota,” jelas Noho.

Ia menambahkan bahwa temuan tiket parkir masuk tidak ada dasar hukum. Tiket parkir menjadi pengeluhan dari pedagang. Kemudian tidak adanya keputusan rapat dengan pendapat (Hearing) tanggal 16 oktober 2018 dihadiri oleh Komisi B DPRD Kota Manado dan Dirut PD Pasar Kota Manado serta Forum Pedagang Bersatu Kota Manado.

Baca juga:  Enam Gadis Manado, Gagal Dijual ke Papua

“Jelas ini tidak adanya lanjutan rapat dengar pendapat (Hearing) yang telah dijanjikan oleh Komisi B DPRD Kota Manado. Pungutan Iuran Parkir melalui Portal di Pasar Trasdisional Bersehati Kota Manado menyangkut hak untuk hidup orang banyak,” jelas Noho.

Seorang pedagang Hj Wenang Sidampoy, berharao Polda Sulut dapat menindak lanjuti laporan pengaduan pedagang.

“Kami berharap Kapolda Sulut dapat menindak lanjuti laporan kami. Bila tidak kami rubuan pedagang akan melaksanakan aksi turun ke jalan,” tutup Sidampoy.(hng)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional