Menu

Dukung KWI dan PGI, Liow: Hapus Pasal 69 dan 70

  Dibaca : 194 kali
Dukung KWI dan PGI, Liow: Hapus Pasal 69 dan 70
Ir Stefanus BAN Liow, MAP

indoBRITA, Amurang – Anggota Komite III DPD RI Bidang Kesra Ir Stefanus BAN Liow, MAP menjawab pertanyaan Pers di Minsel belum lama menjelaskan. Pada dasarnya, RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan diatas adalah inisiasi dari DPR RI. Dan DPD RI sendiri hanya diminta memberikan pandangan dan pertimbangan, karena hal diatas adalah inisiasi DPR RI.

‘’Jadi, selain DPR RI pemerintah juga ikut membahas bersama-sama soal RUU tersebut. Dari berbagai pendapat dan pertimbangan, kata Liow bahwa hal diatas tidak layak dan pantas sejauh itu Negara mengatur dan mengformalkan,’’ ungkapnya.

Liow juga menjelaskan, Sekolah Minggu (SM) dan Katekisasi adalah bagian dari pelayanan gereja. Kementerian Agama hanya berhak pendidikannya. Sedangkan pelayanan gereja, harapnya tidak dalam aturan diatas.

Baca juga:  Imunisasi Campak & Rubela di Minsel Capai 95,08 Persen

‘’Dikatakan disitu, bahwa 12 orang (anak, red) di SM harus minta izin atau Katekisasi Sidi demikian. Tapi itu bagian proses panjang dan baru pada legislasi DPR RI. Hasil legislasi DPR RI akan disampaikan kepada Komisi VIII. Bahwa, saya mendukung pernyataan KWI dan PGI untuk menolak RUU dan soal beberapa pasal yang diskriminasi atas aturan terkait SM dan Katekisasi Sidi tersebut,’’ tegas mantan Ketua Komisi P/KB Sinode GMIM ini.

Ditambahkannya SBANL lagi, bahwa secara khusus juga menolak pasal 69 dan 70 dan mendesak pemerintah pusat dalam hal ini kementerian agama untuk menolak serta mencampuri urusan diatas.

‘’Memang sekalipun, hal diatas prosesnya panjang. Pasti itu, Komisi VIII yang membidangi itu dan pengalamannya akan mengambil dan menerima masukan dari bawah. Saya prediksi, bahwa baik Komisi VIII dan Kementerian Agama akan turun ke daerah khususnya mayoritas Kristen di Sulut untuk mencari data lengkap soal hal diatas,’’sebutnya.

Baca juga:  Sertijab Camat Kema, Richard Dondokambey Siap Berikan Yang Terbaik

Pun demikian, Liow juga menjelaskan, saat turun akan minta pendapat tokoh masyarakat dan tokoh agama di Sulut. Lebih khusus bertemu langsung dengan KWI dan PGI. Dan itu memang harus protes dan tolak, sebab kalau torang tidak tolak bisa saja akan mempercepat atau mengiyakan RUU tersebut.

‘’Sekali lagi, jangan terlalu jauh Negara mengambil atau mencampuri masalah diatas. Caranya lagi, menghapus pasal 69 dan 70 yang terlalu jauh mengatur SM dan Katekisasi Sidi,’’ demikian sikap resminya sebagai anggota Komite III DPD RI. (andries)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional