Liow Wakili 4 Senator Laporkan Hasil Kunker di Sulut

  • Whatsapp
Liow Wakili 4 Senator Laporkan Hasil Kunker di Sulut
Ir Stefanus BAN Liow, MAP saat melaporkan hasil kunjungan kerja di Sulawesi Utara. (ist)

indoBRITA, Jakarta – Sebagaimana diungkapkan Ir Stefanus BAN Liow, MAP sebagai senator DPD RI asal Sulawesi Utara saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di sejumlah kabupaten/kota di Sulut. Bahwa, laporannya disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V DPR/DPD/MPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (12/11/2018) dalam agenda Sidang Paripurna DPD RI.

‘’Sidang Paripurna DPD RI dipimpin Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI (Purn) Dr Nono Sampono, MSi dan Prof. Dr Ir Hj Darmayanti Lubis. Menariknya, dalam sidang paripurna DPD RI tersebut, masing-masing provinsi menyampaikan hasil kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi, selang tanggal 19 Oktober hingga 11 November 2018,’’ujar senator asal Sulut Ir Stefanus BAN Liow, MAP.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, tidak terkecuali utusan Sulawesi Utara dengan empat anggota DPD RI masing-masing-masing Ir Stefanus BAN Liow, MAP, Ir Marhany VP Pua, MA, Benny Rhamdani dan Fabian Sarundajang.

Baca juga:  Bupati Tetty Terima Penghargaan Anugerah Pendidikan dari IGI

‘’Laporan hasil kunker di sejumlah kabupaten/kota di Sulut diberi kewenangan kepadanya untuk dilaporkan dalam sidang paripurna DPD RI, Senin (12/11/2018) di Gedung Nusantara V DPR/DPD/MPR RI di kompleks Parlemen Senayan Jakarta,’’katanya.

Ada beberapa poin dalam laporannya, yaitu pertama, menegaskan menolak memasukan/mengatur pendidikan sekolah minggu dan katekisasi, sebagaimana dalam konsep RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Agama khususnya Pasal 69 dan 70 (RUU Inisiasi DPR RI). Serta pemasukan/pengaturan tersebut adalah suatu kecenderungan membirokrasikan pelayanan anak, remaja dan katekisasi yang sudah lama dilakukan kelembagaan gereja.

Kedua, meminta agar pemerinntah mengevaluasi secara menyeluruh system seleksi CPNS tahun 2018. Format CPNS tahun 2018 harus semuanya terisi karena sangat dibutuhkan daerah. Juga diusulkan agar standard kelulusan disesuaikan dengan kualitas pendidikan dan kemampuan daerah masing-masing.

‘’Disamping itu, tegas Liow sebelum  seleksi maka pemerintah/pemerintah daerah bahkan PTN/PTS alangkah baiknya melaksanakan matrikulasi/pembekalan khusus bagi peserta seleksi CPNS. Dan ketiga, JKN adalah program straregis sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Namun dalam implementasinya masih banyak ditemui permasalahan mendasar,’’tegas pria asal Tomohon berdarah Minsel ini.

Baca juga:  Dukung Program OD-SK, Hutagaol Genjot PAD dari Sektor Kehutanan

Liow juga menjelaskan, BPJS kesehatan sebagai penyelenggara belum membayar klaim utang kepada rumah sakit. Bagi RS pemerintah/pemda dalam 3-4 masih dapat mengatasi, tetapi RS swasta dapat menjadi masalah karena berdampak pada operasional dan pelayanan secara keseluruhan.

‘’Dengan demikian, untuk mengatasi belum dibayarkan klaim utang BPJS kesehatan, maka beberapa RS swasta terpaksa meminjam uang kepada pihak ketiga dengan konsekwensi bunga. Pihak RS berharap peminjaman dilakukan oleh BPJS kesehatan tetapi BPJS kesehatan tidak dapat melakukan hal itu karena terbentur regulasi. Sehingga, untuk mencegah dan mengatasi masalah ini perlu segera merubah system,’’paparnya.

Keempat, perlu didorong sekaligus diusulkan adanya revisi UU No.40 tahun 2009 tentang  Kepemudaan karena dianggap membatasi ruang gerak pemuda untuk mengaktualisasi diri. ‘’Dan kelima, meminta perhatian pemerintah untuk memperhatikan anjloknya harga kopra, cengkih dan pala sebagai komoditi unggulan Sulut yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta perekonomian daerah dan nasional,’’tutupnya. (ape)

Pos terkait