Kabar Baik Buat Honorer Penyuluh Agama Non PNS Tahun 2019 Gaji Naik

  • Whatsapp
Kabar Baik Buat Honorer Penyuluh Agama Non PNS Tahun 2019 Gaji Naik
Senator asal Sulut di DPD RI saat bertemu Dirjen Bimas Agama Kristen Protestan Kementerian Agama RI di Jakarta. (ist)

indoBRITA, Jakarta – Bertahun-tahun lamanya honorer Penyuluh Agama non PNS di Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Provinsi menyebut honor (gaji, red) terlalu kecil. Melihat hal diatas, anggota DPD RI dari Sulut Ir Stefanus BAN Liow, MAP pun angkat suara dan langsung memperjuangkan nasib honorer diatas.

‘’Ya, merasa kalau penyuluh agama non ASN di Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan Provinsi di Indonesia gajinya terlalu kecil. Maka, sebagai anggota Komite III Bidang Kesra terpanggil untuk memperjuangkannya. Sebagai bukti, awalnya honor/gaji penyuluh agama non ASN di Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan Provinsi haya Rp 500.000/bulan. Maka mulai tahun 2019 mendatang, gaji mereka dinaikan menjadi Rp 1.000.000/bulan,’’ujar Liow ketika menghubungi media www.indobrita.co dari Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Bertemu Ribuan THL Pemprov Sulut, Ini yang Diharapkan Wagub

Kata Liow, persetujuan diatas setelah Komite III Bidang Kesra DPD RI melaluinya bertemu dengan  Dirjen Bimas Kristen Protestan Kementerian Agama Prof Dr Thomas Pentury, M.Si di kantornya dan menyampaikan maksud diatas.

‘’Ternyata, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Prof Dr Thomas Pentury, M.Si langsung mengapresiasi hal diatas. Benar, bahwa aspirasinya sangat baik dan langsung ditindaklanjuti terkait kenaikan gaji atau honor bagi honorer penyuluh agama non ASN tersebut,’’sebut senator utusan Sulut.

Menurut SBANL, kenaikan tersebut berlaku bagi penyuluh agama non ASN semua agama. ‘’Lebih lanjut, Liow mengungkapkan bahwa sebagai wakil daerah akan memperjuangkannya. Maka aspirasi diteruskan kelembagaan/kementerian terkait. Meski disadari belum tentu semuanya akan terpenuhi. Namun kewajiban untuk disampaikan sebagai pertanggungjawaban moral dan politik ketika rakyat memberikan kepercayaan,’’sebut mantan Ketua Komisi Pelayanan P/KB Sinode GMIM.

Baca juga:  Ada 247 Ekor Sapi Kurban, Gubernur Olly Salurkan Kabupaten/kota di Sulut

Ditambahkannya, Selasa (13/11/2018) sejumlah senator DPD RI melaksanakan pertemuan dengan Dirjen Bimas Kristen Protestan Kementerian Agama RI. Dalam pertemuan tersebut, juga dimintakan agar pasal 69 dan 70 RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dihapus dan tidak dimasukan.

‘’Ya secara keseluruhan anggota DPD RI utusan daerah (Kristen) meminta Kementerian Agama dan Dirjen Bimas Kristen Protestan untuk mencabut serta tidak memasukan pasal 69 dan 70 RUU diatas. Karena memang, hal diatas akan mencederai umat Kristen di Indonesia. Lebih khusus bagi program pelayanan gereja yang ada,’’pungkas Liow lagi. (ape)

Pos terkait