KPU Gelar FGD, Mewoh Sebut PAW di Beberapa Daerah Perlu Diluruskan

  • Whatsapp
FGD dengan tema PAW yang digelar oleh KPU Bitung di Botanica Resort Danowudu.(foto : Yefta)

indoBRITA, Bitung- KPU Bitung yang menggelar Forum Group Dissccusion (FGD) yang diikuti oleh perwakilan dari Partai Politik (Parpol), Anggota DPRD, Kesbangpol Bitung, anggota Polres dan stakeholder lainnya yang digelar di Botanica Resort Danowudu, Selasa (13/11/18).

FGD yang dihadiri langsung oleh Ketua KPU Provinsi Ardiles Mario Revelino Mewoh itu, dalam pengantarnya menyebutkan sebagai penyelenggara Pemilu, pihaknya ingin berbicara dan berdiskusi terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk memastikan bahwa proses PAW di sejumlah daerah di Sulut bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bacaan Lainnya

Sayangnya, menurut dia, di beberapa daerah di Sulut ini, terdapat beberapa proses PAW yang menurut dia, perlu diluruskan karena belum memenuhi mekanisme sebagaimana yang sudah diatur.

Baca juga:  Satu-Satunya di Sulut, Bitung Raih WTP kedelapan Kali Beruntun

“Contohnya proses PAW di DPRD Bitung beberapa waktu lalu yang saat ini menjadi perhatian kami sebagai penyelenggara Pemilu dan telah dilaporkan secara berjenjang hingga ke tingkat pusat,” tegas Mewoh.

Dalam diskusi yang dipandu oleh Selvie Rumampuk, mantan Komisioner KPU Bitung yang juga menjadi Dosen FISIP Unsrat berlangsung dengan sangat alot.

Royke Tangkudung perwakilan dari DPC PDIP Bitung menyebut, banyaknya proses PAW yang kerap terlambat atau sengaja diperlambat, pihaknya mendorong agar proses PAW ini diserahkan sepenuhnya pada pihak KPU sebagai penyelenggara karena KPU bersifat independen.

“Usulan maupun tahapan jika berada di ranah DPRD maka akan berubah menjadi ajang kepentingan . baik itu berupa kepentingan parpol, kelompok atau pribadi, sehingga bisa saja, proses itu menjadi terlambat atau ada hal lainnya,” ungkap Tangkudung.

Baca juga:  Walikota Lantik Pengurus Lansia Rayon Satu Kota Bitung

Jacky Ticoalu, Ketua DPC Partai Demokrat Bitung menyebut, pihaknya tidak mempersoalkan proses PAW yang telah berlalu, namun berharap agar KPU bisa memastikan, proses-proses PAW yang disebut tidak sesuai dengan mekanisme beberapa waktu lalu tidak lagi terjadi di kemudian hari.

Yessy Momongan, Komisioner KPU Provinsi Sulut mengatakan, hasil dari diskusi ini akan dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat aturan internal termasuk PKPU namun jika dihadapkan dengan aturan Undang-undang maka, pihaknya tidak berhak karena untuk mengubah Undang-undang menurut dia, itu merupakan kewenangan dari partai Politik untuk mendorongnya.

“Sejenak sebetulnya kita harus mengesampingkan dahulu ego partai atau pribadi karena jauh di atas itu adalah kepentingan masyarakat banyak yang menjadi hal utama,” tutupnya.

FGD ini sendiri dihadiri juga oleh komisoner KPU Bitung Idhli Fitriah dan Iten Kojongian.(yet)

Pos terkait