LP3T Serahkan Bukti Baru, Damapolii Minta Polda Sulut Lebih Transparan

  • Whatsapp

IndoBRITA, Manado–Lembaga Pemantau Pelayanan Publik Totabuan (LP3T) kembali memasukan surat kedua kepada Polda Sulut, terkait kasus penyerobotan tanah yang menimpa Sintje Mokoginta salah satu warga Kotamobagu.

Surat kedua tersebut diserahkan Koordinator Tim Investigasi LP3T Irwan Damapolii, pada Rabu (21/11/2018) di Polda Sulut.

Bacaan Lainnya

Usai menyerahkan surat tersebut, Koordinator Tim Investigasi LP3T Damapolii tegas meminta agar Polda Sulut lebih transparan dalam penyelesaian kasus.

“Kasus penyerobotan tanah ini sudah berjalan sejak 2017, tapi sampai sekarang belum juga selesai. Padahal semua unsur baik lidik maupun sidik sudah ada, namun penyidik seperti enggan menolong klien kami,” kata dia.

Baca juga:  Berada di Jantung Kota, Jle's Hotel Pilihan Terbaik di Manado

Ia menambahkan dalam kasus ini sangat banyak kejanggalan yang dilakukan penyidik.

“Contohnya saja pihak terlapor tidak pernah diperiksa penyidik, tapi kami malah diberikan SP2HP yang ada kata pemberhentian penyidikan. Inikan aneh, jangan sampai Polda Sulut disebut instansi penuh keanehan,” ucapnya.

Untuk itu, ia meminta agar Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito segera menuntaskan kasus ini.

“Karena untuk menjaga nama baik polri, kami meminta agar Kapolda Sulut bisa menyelesaikan kasus ini. Karena kami akan mengalihkan laporan ini ke mabes jika Polda Sulut tak ada kejelasan,” tegasnya.

Bahwa berdasarkan keluhan dr Sintje Mokoginta bersama keluarga pemilik tanah SHM Nomor 98 Tahun 1978 yang berlokasi di RT 25/08 Lingkungan IV Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, yang tanahnya diserobot oleh sekelompok orang dalam hal ini terlapor Stela Mokoginta Cs, hingga kini belum jelas alias mandek.

Baca juga:  Kapolda Pantau Pengamanan Kotak Suara di PPK Airmadidi

“Dimana permasalahan ini telah menjadi kasus yang telah dilaporkan di Mapolda melalui S‘lTLP/684.A/IX/2017/SPKT Tanggal 5 September 2017, dari proses penanganan kasus, sejak awal penyidikan hingga saat ini, ada beberapa tahapan penyidikan yang bermasalah sehingga melahirkan rekomendasi propam Polda Sulut dan disposisi Waka Polda untuk kasus ini di buka kembali, setelah ada SPZHP dari penyidik sebelumnya yang menghentikan (SP3 kan). Kasus ini melalui penjelasan SPZHP tersebut ( SPZHP dan Disposisi Wakapolda foto copy,” kata Damapolii.

Sementara itu Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sulut Harry Sarwono ketika dihubungi wartawan, mengatakan kasus ini masih sementara ditangani pihaknya.

“Memang sudah dibuka kembali, dan diperiksa penyidik. Tunggu saja,” singkatnya. (hng)

Pos terkait