Menu

Rakor Bawaslu Minut, Ambar: Koordinasi Aparat dengan Panwas Wajib Dijaga

  Dibaca : 241 kali
Rakor Bawaslu Minut, Ambar: Koordinasi Aparat dengan Panwas Wajib Dijaga

indoBRITA, Minut-Anggota Komisioner Bawaslu Minut Divisi Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Rocky Ambar SH menegaskan, dalam sengketa Pemilu pada umumnya terjadi di wilayah kecamatan. Oleh karena itu dirinya berharap koordinasi dengan pihak Polsek dan Panwaslu kecamatan, wajib dijaga.

“Kita Bawaslu hanya menerima laporan. Jika laporan sesuai dengan aturan yang berlaku, tentunya akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tutur Ambar dalam kegiatan Rapat koordinasi (Rakor) Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), di Hotel Arya Duta, Kamis 29 November 2018.

Suasana Rakor Bawaslu Minut (foto: Boys)

Wakapolres Minut Kompol Moh S Manoarfa yang membawa materi menjelaskan, pengawas Pemilu, penyidik dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu memiliki peran yang makin kuat dalam upaya penindakan pelanggaran Pemilu.

Baca juga:  Peduli Siswa, Polsek Motoling Antar Pulang Anak Sekolah Gunakan Mobil Patroli

“Personil Gakkumdu tidak hanya dituntut untuk mampu memahami dan menjalani aturan perundang-undangan, namun juga harus satu persepsi dalam menjalankan tugas.

Menyamakan persepsi antara kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu dalam rangka penanganan pelanggaran Pemilu merupakan langkah strategis. Terkait dengan pemahaman hukum yang ada, harus didukung dengan baik dari kejaksaan maupun kepolisian, sehingga dapat lebih menguatkan lembaga Bawaslu,” ujar Manoarfa.

Manoarfa juga memaparkan penanganan tindak pidana Pemilu dalam Gakkumdu. Kata dia, meskipun tanpa ada keterangan tersangka tapi jika alat bukti pelanggaran Pemilu ditemukan tentunya bisa diproses sesuai dengan KUHAP.

“Minimal ada dua alat bukti serta saksi sudah bisa diproses, saksi lebih baik juga ada dua atau lebih dalam menguatkan bukti pelanggaran. Ini kekhususan dari Undang-Undang Pemilu,” tandasnya.

Baca juga:  Rahman Ismail: Panwas Cukup Gunakan Ujung Pena Tak Perlu Ngotot

Komisioner Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Rahman Ismail SH, menghimbau kepada kepolisian maupun para Panwascam dalam melakukan pemantauan kampanye maupun alat kampanye, hendaknya dapat mengambil langkah persuatif jika kedapatan para peserta Pemilu diduga melakukan pelanggaran.

Dia pun menyentil soal PNS serta hukum tua serta perangkat desa yang terlibat langsung turun lapangan mengikuti kampanye terancam pidana.

“Pegawai negeri, Kumtua atau perangkat desa hanya bisa mengawasi dari luar pelaksanaan Pemilu, bukan hadir memantau di dalam kampanye. Jika terbukti melakukan hal dengan demikian sanksi pidana pun menanti,” tutup Ismail.

Kegiatan Rakor tersebut resmi ditutup, Jumat 30 November 2018 oleh Ketua Bawaslu Minut Simon Awuy SH.(rus)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional