Pantang Mundur Walau Hujan Badai, Bawaslu Minut Kawal Khusus Vefak DPTHP-2

  • Whatsapp
TIM Bawaslu Minut terus semangat saat turun di desa melakukan pencermatan Verfak DPTHP-2 yang didampingi PPD.(foto: ist)

IndoBRITA, Minut—Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Minut, terus melakukan pemantapan Verifikasi Faktual (Verfak) Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) diberbagai wilayah yang ada di Kabupaten Minut, tak peduli itu hujan maupun angin, Bawaslu Minut terus bergerak tanpa harus menghentikan langkah mereka sebagai ujung tombak pengawasan.

Seperti yang terpantau di Kecamatan Likupang Barat dan Talawaan. Dimana tim Bawaslu Minut yang dipimpin Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Rahman Ismail SH dan Koordinator Divisi Penindakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Rocky Ambar SH turun langsung di lapangan yang didampingi Panitia Pengawas Desa (PPD), Minggu 2 Desember 2018.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Analisa TAC: Bersama SK Peluang Menang Lebih Besar, OD Berpasangan Dengan Lain Kecil

Dikatakan Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Rahman Ismail SH, masalah DPTHP-2 menjadi salah satu hal yang perlu dicermati sebaik-baiknya dan dikawal khusus sembari mengkoordinasikan dengan pihak KPU Minut.

“Kami mengawal khusus mengingat waktu yang diberikan satu bulan sampai 15 Desember dan tanggal 10 sudah harus rampung untuk pleno tingkatan desa, kecamatan, dan kabupaten. Dan tanggal 15 Desember pleno nasional. Kita turun mengunjungi langsung ini dengan harapan bahwa Panwas desa dan kecamatan benar-benar melakukan proses validasi data by name by address dan verifikasi aktualnya bahwa benar-benar yang masuk dalam DPT mereka yang punya hak pilih bukan mereka yang dimobilisasi atau mereka yang bukan punya hak pilih tapi terdaftar,” tegas Ismail.

Baca juga:  530 Kotak Suara di Kecamatan Girian Akhirnya Terkumpul

Sementara itu, Koordinator Divisi Penindakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Rocky Ambar SH, menambahkan, disini Bawaslu dan KPU sama-sama penyelenggara Pemilu, sehingga kami menghimbau dan mengajak PPS maupun PPK untuk bisa sama-sama melakukan pencermatan data. Jangan menjaga ego sektoral, karena UU itu kita sama-sama sebagai penyelenggara Pemilu tujuan kami Bawaslu proses pencermatan ini dilakukan secara valid,” tutup Ambar.(rus)

Pos terkait