Pemprov Sulut Siap Terapkan Aplikasi SiRUP Versi 2.3

  • Whatsapp
indoBRITA, Manado – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) berancang-ancang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) versi 2.3. Aplikasi ini pun mulai disosialisasikan oleh Biro Perlengkapan Setdaprov Sulut, Selasa (4/12/2018) di Ruang FJ Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut.
Sosialisas ini dibuka oleh Kepala Biro Perlengkapan Jemmy Ringkuangan.
Ringkungan dalam sambutannya mengatakan latat belakang pelaksanaan sosialisasi aplikasi SiRUP versi 2.3 merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 22 ayat 2 bahwa pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)  perangkat daerah dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
“SiRUP adalah aplikasi berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan sebagai sarana layanan publik terkait (RUP) sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung pengadaan barang dan jasa secara nasional,” jelas Ringkuangan.
Ditambahkannya, RUP adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan kerangka acuan kerja.
Sosialisasi ini penting, mengingat aplikasi SiRUP telah diupdate menjadi versi 2.3, sejak Juli 2018.
“Ada penambahan fitur terbaru untuk menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahum 2018 dan aturan teknisnya diatur dalam keputusan deputi bidang monitoring-evaluasi dan pengembangan Sistem Informasi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan aplikasi SiRUP,” terangnya.
Adapun, tujuan sosialisasi ini adalah untuk mempermudah Pengguna Anggaran (PA) dalam mengumumkan RUP dimana pengguna langsung mengisi RUP dalam aplikasi dengan mengakses website sirup.lkpp.go.id.
Kegiatan ini diikuti oleh perangkat daerah se Provinsi Sulut dengan menghadirkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Aparat Sipil Negara yang menangani perencanaan dan admin SiRUP.(sco)
Baca juga:  Wacana Amandemen UUD 1945 Tidak Semata Memuluskan Agenda Politik Jangka Pendek

Pos terkait