Pelayanan Publik Zona Hijau, Pemprov Sulut Raih Penghargaan Ombudsman RI

  • Whatsapp

indoBRITA, Jakarta – Kerja keras yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), terkait pelayanan publik, selang 2018 ini membuahkan hasil yang baik.

Jika tahun 2017, Pemprov Sulut harus puas pada penilaian kepatuhan rendah atau zona merah terkait penilaian standar pelayanan publik yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Kini, tahun 2018 berhasil merubah status. Ombudsman pun mengganjar Pemprov Sulut dengan meraih Predikat kepatuhan tinggi dalam komponen standart pelayanan publik yakni zona hijau.

Bacaan Lainnya

Raihan tersebut merupakan upaya Pemprov Sulut yang dinakhodai oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) demi memperbaiki tingkat pelayanan kepada masyarakatnya.

Baca juga:  Wagub Kandouw Lepas Pemudik Gratis ke Sitaro, Sangihe dan Talaud

Adapun penghargaan tersebut diserahkan perwakilan Ombudsman RI kepada Wakil Gubernur Steven Kandouw pada acara Penyerahan Predikat Hasil Survei Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang digelar di Auditorium Televisi Republik Indonesia (TVRI) Pusat, Jalan Gerbang Pemuda, Gelora, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018) sore.

Atas penghargaan itu, Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw dan Sekdaprov Edwin Silangen mengucapkan terima kasih kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulut Helda Tirajoh yang telah melakukan pendampingan kepada kepala Perangkat Daerah untuk membenahi dan melengkapi standart pelayanan publik.
Diketahui, Ombudsman RI sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik melakukan survei setiap tahun berkaitan dengan tingkat kinerja pelayanan publik. Penilaiannya berdasarkan zona, jika angka 0-50 masuk kategori zona merah (buruk), 51-80 zona kuning (sedang), dan zona hijau (tinggi) 81-100.

Baca juga:  Miliki Peran Strategis, OD-SK Kembangkan UKS/Madrasah

Penilaian dilakukan terhadap seberapa patuh setiap perangkat daerah memenuhi standar pelayanan publik. Baik dengan mengumumkan jenis dan produk layanan, moto layanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, maklumat layanan, jangka waktu dan berbagai kelengkapan pelayanan lainnya seperti front office, ruang tunggu yang nyaman, atribut-atribut layanan dan layanan kepada penyandang disabilitas. Semuanya adalah wujud yang tampak dan mudah untuk dinilai keberadaannya.

Kegiatan itu turut dihadiri Menkopolhukam RI Wiranto, Kepala Ombudsman RI Amzulian Rifai, Kepala Biro Organisasi Glady Kawatu dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi se Indonesia.(sco)

Pos terkait