Menu

Wagub Terima DIPA 2019, Presiden Minta Penggunaan APBN Harus Jelas

  Dibaca : 225 kali
Wagub Terima DIPA 2019, Presiden Minta Penggunaan APBN Harus Jelas

indoBRITA, Manado – Sejumlah kepala daerah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diterima oleh Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw.

Penyerahan DIPA itu juga diserahkan Jokowi kepada seluruh kementrian/lembaga dan instansi vertikal.

Presiden RI Jokowi dalam arahannya mengingatkan, bahwa APBN 2019 memiliki semangat untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan SDM yang sehat dan mandiri. Presiden mengingatkan bahwa volume APBN 2019 meningkat sebesar 13.7 persen, dari Rp1.903 triliun menjadi Rp2.1065,1 triliun.

Pemerintah, lanjutnya, harus terus bekerja keras untuk mencapai target penerimaan tersebut baik dari sisi perpajakan maupun non perpajakan. Namun, dengan tetap menjaga iklim usaha serta melanjutkan dukungan insentif untuk kegiatan usaha dan investasi.

Baca juga:  Cabup/Cawabup Independen ROSO-HARUM Resmi Mendaftar di KPU Minsel

Sementara itu, di sisi belanja pada Volume APBN 2019 mencapai Rp2.461,1 triliun atau naik 11 persen dari volume belanja di tahun 2018 sebesar Rp2.217,2 triliun. Tentunya, pemerintah harus mengalokasikan belanja tersebut dengan baik dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mempercepat pembangunan.

Presiden RI Jokowi menyebut, bahwa penyerahan DIPA tahun 2019 yang diserahkan kepada kementrian/lembaga sebesar Rp855.4 triliun dan belanja Non K/L sebesar Rp778.9 triliun. Sementara transfer dana ke daerah dan dana desa sebesar Rp826.8 triliun kepada gubernur yang merupakan wakil dari pemerintah pusat di daerah.

Presiden pun meminta kepada kementrian/lembaga dan pemerintah daerah harus fokus dalam belanja APBN. Jangan sampai APBN menguap sia-sia tanpa hasil yang jelas seperti belanja rutinitas, belanja birokrasi atau operasional, tapi lupa pemanfaatannya untuk rakyat.

Baca juga:  Lepas CJH, Wagub Kandouw Harap jadi Haji Mabrur

“APBN harus mengacu pada Money Folow Program. Jangan hanya dipakai kanan kiri atas bawah penggunaan tidak jelas dan tidak fokus,” tegasnya.

Dalam laporannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa belanja pemerintah dalam Tahun 2019 di fokuskan untuk mendukung pembangunan SDM, peningkatan daya saing, ekspor dan investasi serta peningkatan value for money.

Penetapan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019 dipengaruhi oleh kewaspadaan atas tingginya ketidakpastian global. Untuk pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5.3 persen dengan  asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 15.000 per USD.

Diketahui juga rencananya pada Rabu (12/12/2018) pagi, Gubernur Olly Dondokambey, SE akan menyerahkan secara langsung DIPA APBN 2018 bagi Pemerintah Kabupaten Kota, TNI, Polri dan instansi vertikal yang ada di Sulut.(sco)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Visitor Counter

Pengunjung IndoBrita.co

Today : 1289 Orang

Total Minggu ini : 56873 Orang

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional