Pastikan Dana Kelurahan Tepat Sasaran, Walikota Bitung Temui Dirjen Keuangan Daerah

  • Whatsapp
Walikota Bitung Max Lomban melakukan konsultasi penggunaan Dana Kelurahan ke Kemendagri.(foto : HumPro Bitung)

indoBRITA, Bitung- Walikota Bitung Max Lomban didampingi Kadis Sosial Steven Suluh, Kabag Umum Setda Kota Bitung Theo Rorong, Sekretaris BPKAD Riano Senduk,  Kabid Aset BPKAD David Rawung melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Syarifuddin, yang didampingi oleh Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Senin (7/1/19).

 

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Enam Penyebab Petahana Bercerai Pada Pilkada Menurut Dr. Fery Liando

Dalam kunjungan kerjanya di Kemendagri, Walikota Bitung Max Lomban mengaku mempertanyakan konsep penggunaan dana kelurahan yang sumbernya dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan yang mulai digulirkan tahun 2019 agar supaya tepat sasaran dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kota Bitung.

Dirjen Bina Keuangan Daerah menjelaskan bahwa konsep dana kelurahan termasuk DAU Tambahan yang peruntukannya untuk pembangunan dan peningkatan sarana prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat, dan anggaran ini akan dikelolah langsung oleh perangkat kelurahan sehingga oleh aturan, menyatakan bahwa Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggarannya karena anggarannya akan melekat pada anggaran Kecamatan, akan tetapi kewenangan perencanaan, pengadaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban ada pada lurah selaku kuasa pengguna anggaran.

Baca juga:  Peduli Warga Mitra di Perantauan, Sumendap Kukuhkan Kepengurusan KKMT Kaltim

 

Dalam kunjungan tersebut Dirjen Bina Keuangan Daerah juga menyerahkan kepada Walikota Bitung aturan terkait hal tersebut yakni Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, sebagai pedoman pelaksanaan dana kelurahan.(yet)

Pos terkait