Menu

Gelar Hearing, Komisi IV DPRD Manado Minta Ini ke Dinkes dan Dinsos Kota Manado

  Dibaca : 177 kali
Gelar Hearing, Komisi IV DPRD Manado Minta Ini ke Dinkes dan Dinsos Kota Manado
Hearing Komisi IV DPRD MAnado dengan Dinsos, Dinkes Kota Manado.

indoBRITA, Manado – Lembaga DPRD Manado dalam hal ini Komisi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menggelar hearing bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Palayanan Jaminan Sosial (BPJS).

Hearing tersebut terkait bantuan subsidi iuran kepersertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dijamin Pemerintah Kota Manado.

Didalam hearing itu, Komisi IV DPRD Manado meminta ke pihak terkait agar ada penundaan pengisian data penerima Jaminan Kesahatan Daerah (Jamkesda) bagi warga Manado.

Mereka beralasan, pengisian nama masih perlu ditinjau kembali, terlebih keakuratan nama-nama warga tersebut.

Baca juga:  Irjen Pol R.Z. Panca Putra S, Resmi Jabat Kapolda Sulut

“Harus sinkron dulu dengan tak asal isi nama sedangkan beberapa warga yang layak tak diakomodir,” ujar Ketua Komisi IV Apriano Saerang sebagai pemimpin rapat, Selasa (21/1/2018).

Menurut Saerang, verifikasi data kemudian ikut dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus berlaku, untuk itu instansi terkait yang membidangi masalah itu pun dimintakan akurat sehingga masyarakat puas.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV Sonny Lela turut mengemukakan bahwa saat ini ada 120 ribu warga belum begitu akurat diisi.

“Sampai pertanyaan mekanisme yang diterapkan sebagai nama penerima membuat penundaan semakin perlu. Sampai bulan Maret mendatang penundaan dilakukan, sehingga pembayaran iuran BPJS benar-benar valid dinyatakan,” terangnya.

Baca juga:  Komisi B DPRD Manado Hearing PD Pasar Manado Soal Ini

Lanjut dikatakan Lela, instansi dimintakan untuk mengumumkan ke masyarakat, siapa-siapan telah tercatat sebagai penerima nantinya.

Maksud dia, setiap penerima dipublikasikan kemudian mendapat tanggapan warga kalau mereka layak menerima bantuan tersebut.

“Program ini milik masyarakat dan warga kurang mampu itu ketika belum tercatat di BPJS. Kiranya, pemanfaatan jalannya program bantuan ini tidak dimanfaatkan oleh pihak pihat tertentu demi kepentingan politik,@pungkas Politisi dari Golkar ini.(ewa)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional