Gelar Hearing, Komisi IV DPRD Manado Minta Ini ke Dinkes dan Dinsos Kota Manado

  • Whatsapp
Hearing Komisi IV DPRD MAnado dengan Dinsos, Dinkes Kota Manado.

indoBRITA, Manado – Lembaga DPRD Manado dalam hal ini Komisi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menggelar hearing bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Palayanan Jaminan Sosial (BPJS).

Hearing tersebut terkait bantuan subsidi iuran kepersertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dijamin Pemerintah Kota Manado.

Bacaan Lainnya

Didalam hearing itu, Komisi IV DPRD Manado meminta ke pihak terkait agar ada penundaan pengisian data penerima Jaminan Kesahatan Daerah (Jamkesda) bagi warga Manado.

Baca juga:  Hearing Komisi C Terkait Proyek Pemeliharan Taman Berbandrol Rp 1.4 M Tertunda, Ini Alasannya

Mereka beralasan, pengisian nama masih perlu ditinjau kembali, terlebih keakuratan nama-nama warga tersebut.

“Harus sinkron dulu dengan tak asal isi nama sedangkan beberapa warga yang layak tak diakomodir,” ujar Ketua Komisi IV Apriano Saerang sebagai pemimpin rapat, Selasa (21/1/2018).

Menurut Saerang, verifikasi data kemudian ikut dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus berlaku, untuk itu instansi terkait yang membidangi masalah itu pun dimintakan akurat sehingga masyarakat puas.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV Sonny Lela turut mengemukakan bahwa saat ini ada 120 ribu warga belum begitu akurat diisi.

Baca juga:  Polresta Manado Tangkap Sindikat Pencurian Mesin Perahu

“Sampai pertanyaan mekanisme yang diterapkan sebagai nama penerima membuat penundaan semakin perlu. Sampai bulan Maret mendatang penundaan dilakukan, sehingga pembayaran iuran BPJS benar-benar valid dinyatakan,” terangnya.

Lanjut dikatakan Lela, instansi dimintakan untuk mengumumkan ke masyarakat, siapa-siapan telah tercatat sebagai penerima nantinya.

Maksud dia, setiap penerima dipublikasikan kemudian mendapat tanggapan warga kalau mereka layak menerima bantuan tersebut.

“Program ini milik masyarakat dan warga kurang mampu itu ketika belum tercatat di BPJS. Kiranya, pemanfaatan jalannya program bantuan ini tidak dimanfaatkan oleh pihak pihat tertentu demi kepentingan politik,@pungkas Politisi dari Golkar ini.(ewa)

Pos terkait