Menu

35 Hari Pemkot Tomohon Bakal Diaudit, BPK: Bendahara Kalau Dipanggil, Tak Usah Takut

  Dibaca : 283 kali
35 Hari Pemkot Tomohon Bakal Diaudit, BPK: Bendahara Kalau Dipanggil, Tak Usah Takut

indoBRITA, Tomohon – Sesuai dengan surat pemberitahuan pemeriksaan Interim LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun anggaran 2018 pada Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon, tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang disertai surat tugas nomor 24/ST/XIX/MND/01/2019 untuk melakukan pemeriksaan diterima langsung Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak, Rabu (6/2/2019).

Dengan susunan tim sebagai berikut Tangga Muliaman Purba selaku Penanggung Jawab, Amin Adab Bangun selaku Wakil Penanggung Jawab, Ana Muftiani selaku pengendali teknis, Yulianti Suwarsi selaku Ketua Tim bersama Muhammad Kelik Juniarto dan Fitri Annisa Pharmahersa selaku anggota tim.

Walikota Tomohon mengungkapkan hari ini kita telah menerima Tim BPK sesuai surat tugas untuk melaksanakan pemeriksaan selama 35 hari di Kota Tomohon. Tahun 2018 Kota Tomohon memiliki 34 Perangkat daerah, saat ini Tahun 2019 Kota Tomohon hanya memiliki 33 perangkat daerah. “Minus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan yang juga penting, meskipun saat ini ada dana kelurahan yang harus di kelola,” bebernya.

Baca juga:  Tingkatkan Kinerja Aparatur Kelurahan, Pemkot Tomohon Bakal Anggarkan Dana Untuk BPJS Ketenagakerjaan

Lanjutnya, setiap kepala perangkat daerah responsif dan proaktif, jika ada data atau dokumen yang dibutuhkan langsung ditindak lanjuti untuk diserahkan. Komitmen Kita bersama untuk mempertahankan Opini WTP bukan hanya bicara tetapi action.

Walikota Tomohon juga mengharapkan banyak petunjuk dari Tim BPK.   (

Sementara, pengendali teknis Tim BPK Ana Muftiani menyampaikan terima kasih kepada Walikota yang telah menerima tim secara resmi untuk melakukan pemeriksaan selama 35 hari ke depan. “Kami akan mengaudit, merepotkan bapak/ibu saudara-saudara. Ini merupakan pemeriksaan yang rutin setiap tahun sesuai protap BPK dengan tim berbeda-beda untuk menilai setiap Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Tim akan turun ke lapangan, bendahara ketika dipanggil BPK untuk dimintai keterangan wajib hadir dan tak usah takut dan siapapun yang dipanggil BPK harus langsung datang menghadap Tim BPK. ” Bagi bendahara-bendahara penerimaan dan pengeluaran ketika dipanggil untuk pengambilan sampel bukan berarti ada penyimpangan, langsung datang saja menghadap tim,” tegas Ana.

Baca juga:  Keuskupan Manado Peringati 25 Tahun Devosi Kerahiman Ilahi, Walikota Tomohon Ajak Renungkan Belas Kasih Allah

BPK mengingatkan agar selama pemeriksaan, pejabat yang nantinya tugas luar harus seijin BPK atau tidak ada Kepala Perangkat Daerah yang keluar daerah.

Tomohon telah meraih WTP 5 kali beruntun, jangan sampai terlena dan jangan sampai kejadian yang sama berulang-ulang terjadi di Perangkat Daerah. Oleh karena itu kami ingin Pemerintah Daerah setiap tahun semakin baik.

Disisi lain, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold V Lolowang MSc menjelaskan bahwa perjalanan dinas ke luar daerah sangat-sangat selektif dan akan berkoordinasi dengan Tim BPK. Lolowang juga mengharapkan agar setiap Perangkat Daerah menugaskan satu kontak person dan para Kepala Perangkat Daerah mengaktifkan HP atau WA 1×24 jam.

Turut hadir Wakil Wali Kota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan dan seluruh kepala Perangkat Daerah se-Kota Tomohon. (Slf)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional