Menu

Jusuf Kalla Beber Data Soal Kepemilikan Lahan Prabowo Subianto

  Dibaca : 230 kali
Jusuf Kalla Beber Data Soal Kepemilikan Lahan Prabowo Subianto
Wakil Presiden Jusuf Kalla (foto: istimewa)

indoBRITA, Jakarta –Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) buka data soal ratusan hektare lahan yang dikelola Prabowo Subianto di Kalimantan Timur dan Aceh. Lahan itu disinggung Joko Widodo atau Jokowi saat debat calon presiden (Capres) di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/2/2019) lalu.

JK menyebut penguasaan lahan itu sesuai aturan. Ia yang memberi izin soal pembelian lahan itu saat masih menjadi Wapres di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai UU. Sesuai aturan, mana yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu,” kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat seperti dilansir detik.com, Rabu  (20/2/2019).

Menurut JK, Prabowo memutuskan membeli PT Kiani Kertas yang menjadi kredit macet di Bank Mandiri. Lahan yang dimaksud JK adalah yang berada di Kaltim dan dibeli pada tahun 2004.

“Itu di tangan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), kemudian di tangan Bank Mandiri. Karena itu buat kredit macet, kredit macet dalam Bank Mandiri tanpa anu… sama saya, Prabowo bahwa dia mau beli,” ujar JK.

Baca juga:  Masyarakat Puji Kekompakan KPU Minut, TNI-Polri & Bawaslu Kawal Pelaksanaan Pemilu

Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin ini menjelaskan Prabowo membelinta dengan tunai. Menurut JK, memang sebelumnya diwanti-wanti Prabowo tidak boleh membeli jika dibayar secara kredit.

“Saya tanya, ‘You beli tapi cash. Tidak boleh utang.’ ‘Siap,’ dia akan beli cash. Dia belilah itu, itu haknya itu kredit macet itu,” tuturnya.

JK dan pemerintah kala itu mempersilakan Prabowo membeli lahan itu dengan alasan agar tidak jatuh ke tangan asing. Prabowo disebutnya mendapat diskon dari pemerintah lantaran mengambil alih kredit macet.

“Diambil alih kembali oleh Bank Mandiri, kemudian saya minta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi supaya jangan jatuh ke Singapura. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha Singapura, orang Malaysia,” tuturnya.

“Memang begitu kalau kredit macet ada yang mau beli cash, harga tentu dapat diskon. Lebih baik dia daripada perusahaan asing, waktu itu. Saya yang putuskan, tahun 2004 awal, mungkin 2 minggu waktu saya menjabat wapres,” sambung JK.

JK mengakui lahan di Kalimantan dan Aceh yang dikelola Prabowo tak memenuhi target produksi. Lahan tersebut selama ini dikuasai Prabowo untuk menjadi hutan industri.

Baca juga:  NTP Belum Stabil, Faktornya Petani Sulut Royal

“Laporan dari warga Aceh ini HGU di Aceh tidak bisa memenuhi target produksi?” tanya wartawan.

“Lihatlah di Kalimantan juga, tidak memenuhi hal itu. Artinya, saya objektif ya, karena saya memegang… dengan rencana bisnis yang benar waktu itu dan sanggup bayar cash,” ungkap JK.

“Karena memang tidak mungkin diekspor kertas apa dan lain sebagainya tanpa ada bahan baku yang tumbuh, yaitu namanya penguasaan untuk hutan industri. Memang hutan industri diizinkan, tapi harus tanam lagi. Sudah ambil tanam lagi. Nanti 5 tahun kemudian berputar,” jelasnya.

Soal lahan di Aceh Tengah yang diklaim BPN Prabowo-Sandiaga dimanfaatkan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), JK mengaku tak tahu detilnya. Ia hanya mengungkap para kombatan yang kembali diberi lahan masing-masing 2 hektare kala itu.

“Tapi memang kombatan itu, kita waktu itu ada perjanjian kebijakan untuk memberikan lahan 2 hektare masing-masing kombatan yang kembali,” ujar JK. (dtc/adm)

 

 

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional