Menu

Komisi VII DPR RI Agendakan Pembahasan PETI Bolmong dengan Kementerian ESDM

  Dibaca : 263 kali
Komisi VII DPR RI Agendakan Pembahasan PETI Bolmong dengan Kementerian ESDM
Anggota DPR RI Bara Hasibuan saat meninjau lokasi tanah longsor pertambangan rakyat di Desa Bakan, Bolmong (foto: Bara Hasibuan FB)

indoBRITA, Manado-Masalah penambangan rakyat di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolmong, Sulut bakal dibahas khusus di Komisi VII DPR RI. Anggota DPR RI asal Sulawesi Utara (Sulut), Bara Hasibuan Walewangko berjanji untuk membawa masalah itu untuk dibahas Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM dan pihak terkait lainnya

“Ini adalah bentuk pertanggungjawaban saya sebagai wakil rakyat Sulut yang kebetulan membidangi masalah-masalah pertambangan. Saya akan bawa masalah ini untuk dibahas dan diperjuangkan agar ada penertiban terhadap pertambangan-pertambangan tanpa izin. Kita semua tidak ingin ada korban lagi karena aktivitas seperti ini,” kata Bara kepada wartawan di Manado, Minggu (3/3/2019).

Bara sendiri sudah menyambangi lokasi longsor di Desa Bakan itu. Di lokasi, doktor dari Harvard University itu sempat berkoordinasi dengan Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Pemkab Bolmong, Pemkot Kota Kotamobagu, BPBD, BLH dan TNI/Polri serta PT JRBM

Baca juga:  Sangihe Juara Umum, Kota Gorontalo Runner-up dan DPR RI Favorit

“Pemerintah harus memfasilitasi izin bagi pertambangan rakyat dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan dan lingkungan. Pemerintah jangan hanya fokus menertibkan perusahaan pertambangan yang menyalahi izin, dan mengabaikan pertambangan-pertambangan tanpa izin sama sekali,” ujar putra Sonder, Minahasa ini.

Anggota DPR RI Bara Hasibuan bersama Bupati Bolmong Yasti Supredjo dan Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara di lokasi tanah longsor (foto: Bara Hasibuan FB)

Mantan staf khusus Menteri Luar Negeri Amerika Serikat , Colin Powel ini menyatakan rakyat dapat menikmati hasil mineral dari daerah tempat tinggal mereka. Tapi, izin harus ada untuk mengantisipasi  antisipasi soal keselamatan yang bisa mengancam pekerja tambang. “Apalagi peristiwa tertimbunnya para pekerja tambang liar di area PT JRBM bukan yang pertama kali,” katanya.

Baca juga:  Roy Roring Siap Dampingi Kontingen Sulut Ikut Pesparawi Nasional

Satu dari enam wakil Sulut di Senayan ini  tak setuju jika penertiban pertambangan tanpa izin (PETI) atau pertimbangan liar baru bisa dilakukan setelah ada peraturan daerah (Perda).

Menurut dia, UU Mineral dan Batu Bara (Minerba) serta regulasi lainnya sudah cukup untuk melakukan tindakan hukum bagi aktivitas PETI.

Ia mengakui ada banyak pertimbangan dalam penertiban PETI. Apalagi jika aktivitas PETI itu adalah sumber penghasilan bagi masyarakat penambang. “Sekali lagi kegiatan seperti ini harus ada izin, tentu dengan memenuhi aspek-aspek keselamatan dan kesehatan lingkungan hidup. Kita tak ingin ada korban lagi,” ujar Bara.

Seperti diketahui ada puluhan korban yang sempat tertimbun longsor di areal penambangan rakyat di Desa Bakan. Dari puluhan korban yang dievakuasi beberapa hari lalu, delapan orang meninggal dunia. (hng/adm)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Visitor Counter

Pengunjung IndoBrita.co

Today : 1289 Orang

Total Minggu ini : 56873 Orang

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional