Merasa Hak Konstitusi Dikangkangi, WBP Rutan Manado Protes Peraturan KPU

  • Whatsapp
Rumah Tahanan Malendeng.

indoBRITA, Manado – Warga Rumah Tahanan Negara Klas IIA Manado akan menyalurkan hak pilih dalam Pemilu 17 April 2019 di wilayah KPU Minahasa.

Informasi itu disampaikan dalam Sosialisasi Pemilu 17 April 2019 yang diselenggarakan KPU Minahasa, Kamis pekan lalu, di aula rutan.

Bacaan Lainnya

Itu berarti wajib pilih Rutan Manado tidak lagi terdaftar sebagai pemilih di wilayah KPU Manado, seperti Pemilu-pemilu sebelumnya.

Ironisnya, perubahan berbasis administrasi teritorial itu tidak diikuti pemberian hak konstitusi secara utuh yang menjadi tanggung jawab negara.

“Rutan secara administrasi dan berdasarkan payung hukum masuk wilayah Minahasa. Itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014,” ungkap personil Komisioner KPU Minahasa Kristoforus Ngantung SFils, dalam sesi pemaparan materi.

Kontan penjelasan komisioner KPU itu mendapat penolakan dari ratusan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rutan Manado yang memiliki hak pilih.
Keberatan warga binaan, hak wajib pilih menyalurkan suara di tingkat DPRD Kota/Kabupaten malah diamputasi.

Baca juga:  AKP Sugeng Bersama Tim Berhasil Ungkap Kasus Narkoba 40 Paket Sabu

“Kami memahami bahwa itu payung hukumnya ada. Pertanyaan sekarang, ketika hak konstitusi warga binaan tidak ada, apakah negara hadir di sana,” sentil Kepala Rutan Manado Budiman Kusumah.

Alasan administrasi teritorial dianggap tidak substansial dalam konteks pemenuhan hak konstituasi ratusan warga binaan yang sebelumnya berdomisili dan memegang KTP Manado juga Minahasa Utara.

Ari, warga binaan mengutarakan, harusnya KPU bisa membuat kebijakan seperti di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang pada Pemilu sebelumnya bisa menggelar pemilihan dalam Lapas dan Rutan dengan basis KTP. “Saya tahu itu bisa dan pernah dibikin di sejumlah Lapas dan Rutan. Warga binaan memilih sesuai dengan KTP yang dikantongi,” komentar Ari.

Menurutnya, KPU tidak boleh mengesampingkan begitu saja hak wajib pilih menyalurkan suara sesuai wilayah asalnya dan pilihan yang sudah dipegang.

“Hormati wajib pilih yang sudah mengenal pilihannya, komitmen menyalurkan pilihan untuk kebaikan daerahnya, dan calon-calon yang sudah dikenalnya. Itu inti sebuah demokrasi yang ditata dalam perangkat hukum,” tegas dia.

Baca juga:  Heboh…!! Santa Claus Naik Bendi dan Berbagai Atraksi Meriahkan Rutan Manado Christmas Festival

Lanjut dia, pilihan warga binaan itu tidak sekedar kewajiban politik, tapi komitmen yang dibangun sudah lama. “Artinya, saya akan menyalurkan suara saya untuk si A, karena komitmen yang dibangun sejak awal untuk memajukan dan memperjuangkan daerah saya. Masa saya disuruh memilih di tempat lain. Dan anehnya, untuk calon di DPRD Sulut maupun Kota Manado tidak diberi kesempatan,” protes dia.

Menanggapi protes dan penolakan WBP Rutan Manado, KPU Minahasa menyatakan akan menyampaikan ke KPU Sulut dan KPU RI.

“Kami tidak akan keluar dari koridor hukum, karena bisa beresiko dipecat. Tapi kami akan sampaikan ke KPU Sulut untuk selanjutnya diteruskan ke KPU RI,” tandas Ngantung.

Diketahui, jumlah narapidana dan tahanan Rutan Manado sekira 587 orang, Dari jumlah itu, lebih dari 500-an orang masuk daftar pemilih di daerah pemilihan (sesuai KTP), masing-masing. Sayangnya, jumlah tersebut tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan suara dalam pemilihan DPRD Kabupaten/Kota bahkan di Kabupaten/Kota asal. (Hut)

Pos terkait