Rakor Pengelolaan Pengaduan Informasi Publik Bergulir di Makassar

  • Whatsapp

indoBRITA, Tomohon – Rapat koordinasi (Rakor) pengelola pengaduan dan informasi publik Kemendagri dan Pemerintah Daerah 18-19 Maret 2019 di Ballroom Eboni, Gammara Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan dibuka secara resmi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar.

Dalam sambutannya, Bahtiar menekankan, Rakor digelar untuk melihat dan mengevaluasi apa yang dilakukan Pengelola Pengaduan dan Informasi Publik di dinas masing-masing Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Bacaan Lainnya

“Rakor ini bukan hal baru. Prinsipnya kegiatan koordinasi sebenarnya melihat dan mengevaluasi, mengecek kembali apa yang sudah dilakukan, sejauh mana yang dilakukan, mungkin ada hal-hal positif yang sudah kita lakukan, bisa jadi ada juga  yang belum kita lakukan,” tutur Bahtiar.

Di Era keterbukaan informasi, yang tertuang dalam Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Baca juga:  Ventje Rumangkang Berpulang, Eman Sempatkan Melayat

Dalam perkembangannya, hingga 18 Maret 2019 tercatat 34 Pemerintah Provinsi semua sudah membentuk PPID, 462 Pemerintah Kabupaten dan Kota sudah membentuk PPID, sementara 52 Pemerintah Kabupaten dan Kota masih belum membentuk PPID. Hal ini akan menjadi perhatian dan ditargetkan tahun 2019 akan diselesaikan sehingga seluruhnya memiliki PPID masing-masing.

“Tahun ini kalau bisa kita selesaikan karena ini menyangkut salah satu indikator performa pemerintahan,” tegas Bahtiar.

Rakor Regional II ini digelar untuk Wilayah Regional II yang mencakup Sulawesi, Papua, dan Maluku. Rakor Regional I sebelumnya telah digelar di Jakarta, sementara Rakor Regional III akan digelar di Padang, pada Bulan Juli 2019 mendatang.

Peserta dihadiri 166 orang yang merupakan para PPID dan Pengelola Pengaduan Masyarakat dari Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua serta Pejabat dan pegawai di lingkungan Pusat Penerangan.

Baca juga:  Jelang Pelaksanaan MSRF, Polres Minsel Gelar Rakor Bersama Pemerintah Kabupaten

Para peserta rakor dibekali narasumber dari Kemendagri, yakni Kemkominfo Komisi Informasi, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kemenkominfo Selamatta Sembiring mengatakan negara dan pemerintah daerah yang memiliki keterbukaan informasi publik erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat setempat.

Untuk Kota Tomohon Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai SK Walikota Tomohon No 28 Tahun 2018.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, Kemenkominfo Muhammad Imanuddin dengan materi yg menegaskan seluruh pemerintah daerah harus terhubung dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berbasis online dengan aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).

Diikuti seluruh pengelola informasi dan dokumentasi wilayah Timur Indonesia termasuk Kota Tomohon yakni Ir Ervinz Liuw MSi Kaban Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Ingrid JF Palit SPt MM, Kabid Layanan Informasi Publik, Hubungan Media dan Statistik Diskominfo bersama Kasubag Pemberitaan dan Publikasi Djufry Rorong SSos. (Slf)

Pos terkait