Lily Wonggo: Biar Ditembak, Saya Tidak akan Terbitkan Sertifikat yang Tak Lengkap

  • Whatsapp
Istimewa

LOLAK– Pernyataan tegas disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bolmong Lilly Sartini Wongso terkait kepengurusan sertifikat tanah. Ia mengaku tak akan bermain-main dengan aturan.

“Biar ditembak, saya tidak akan menerbitkan atau mengeluarkan sertifikat tanah yang belum lengkap. Saya tak boleh menyalahi aturan,” kata Lily via telepon selular kepada indoBRITA Media Group (IMG), Jumat (29/3/2019) sore.

Mantan Kepala BPN Bolmut itu menyampaikan ini karena adanya kesan instansi yang dipimpinnya mempersulit warga dalam pengurusan sertifikat tanah.“Ada yang datang dan meminta mempercepat keluarnya sertifikat tanah. Setelah dicek itu tanah HGU. Perlu ada SK pelepasan atau rekomendasi dari bupati. Itu yang tak dipenuhi,” Lily memaparkan.

Baca juga:  Waruga di Lokasi Bendungan Kuwil bakal Dijadikan Pusat Destinasi Budaya

Gara-gara tak diterbitkannya sertifikat tanah yang dimaksud,  BPN Bolmut mendapat telepon dan didatangi sejumlah kalangan. “Mereka mau sertifikat segera dikeluarkan. Saya tak mau karena itu melanggar ketentuan,” ucapnya.

Lily juga membantah adanya setoran uang atau pungutan liar. Informasi yang berkembang sebelumnya, warga sudah menyerahkan Rp10 juta ke oknum pegawai BPN.

“Sekarang pembayaran harus langsung ke bank oleh warga, sudah e-biling. Saya juga tak pernah bertemu mereka. Jadi tak benar kalau ada pungli,” katanya.

Pengamat sosial, hukum dan pertanahan Aswin Kasim SH merespon positif sikap tegas Lily Wonggo tersebut. “Sudah betul langkah yang diambilnya. Untuk pemanfaatan tanah HGU, perlu ada keterangan dari camat dan rekomendasi dari bupati. Setelah itu ada sidang internal BPN, lalu dikeluarkan disposisi dan SK. Selain itu persyaratan lainnya harus lengkap,” ujarnya.

Baca juga:  Pengurus Pusat KNPI Ini Bisa Jadi Calon Tunggal di Pilkada Mamberamo Tengah

Aswin mendapat informasi jika pengurusan sertifikat yang terangkat ke permukaan itu hendak dimanfaatkan untuk proyek Dinas Kelautan senilai Rp3 miliar. “Ada yang mungkin mendesak karena proyek tersebut. Tapi karena persyaratan tak lengkap, BPN Bolmong enggan mengeluarkan sertifikat. BPN Bolmong sudah benar,” ucap Aswin. (hng/adm) 

 

 

 

Pos terkait