Ini Yang Dikatakan Walikota Tomohon di Sosialisasi Peran Ormas Dalam Menyukseskan Pemilu

  • Whatsapp
Pelaksanaan sosialisasi peran Ormas sukseskan Pemilu 2019 (foto:ist)

indoBRITA, Tomohon – Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak membuka Sosialisasi Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menyukseskan Pemilu Tahun 2019 berlangsung di Aula Hotel Wise Tomohon, Selasa (2/4/2019).

Walikota mengatakan Indonesia merupakan suatu negara besar yang kaya akan sumber daya alam serta memiliki keberagaman baik dari suku, adat istiadat, bahasa maupun agama. Para founding fathers telah memilih istilah yang tepat untuk menggambarkan keberagaman masyarakat Indonesia tersebut, yaitu Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap Satu kesatuan. Prinsip Bhineka Tunggal Ika, dijelaskan Walikota dimaksudkan agar semua komponen negara dapat menyadari bahwa keberagaman yang ada dapat menimbulkan suatu dampak, baik positif maupun negatif. “Secara positif keberagaman merupakan suatu kekuatan yang apabila dapat digunakan dengan baik merupakan suatu potensi bagi kemajuan negara akan tetapi bila keberagaman tersebut mengakibatkan suatu perpecahan dan kebencian maka keberagaman ini menjadi suatu kekuatan negatif yang dapat menghancurkan bangsa Indonesia,” jelasnya.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Walikota Tomohon Saksikan Serah Terima Pejabat Kepala BPKP Sulut

Sementara, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

“Ormas senantiasa hadir dan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, patut dicatat dalam sejarah keberadaan Ormas pada bangsa dan negara,” ucap Eman.

Pada saat ini Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 58 tahun 2017 tentang kerja sama kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan badan atau lembaga dalam bidang politik dan pemerintahan umum .

Baca juga:  Buka Sosialisasi Perwako, Ini Kata Sekot Soal Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Dia mengatakan juga, pengaturan tentang keormasan kita akan mempunyai aturan yang lebih konfrehensif dan segera dapat kita sosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan terutama jajaran Kesbangpol Kota Tomohon dan pengurus ormas untuk menyamakan persepsi terhadap kebijakan peraturan yang mengatur tentang ormas dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa indonesia, serta menjaga dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, Pemilihan Umum Tahun 2019 Presiden Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD dengan aman, tertib dan damai.

Selaku narasumber pada kegiatan ini, Kepala Ombudsman RI perwakilan Sulut Helda Tirajoh, unsur Forkopimda Tomohon Ketua DPRD Tomohon Ir Miky JL Wenur, mewakili Dandim 1302 Danramil Tomohon Kapten Inf Sulistio, Wakapolres Tomohon Kompol Joice Wowor mewakili Kapolres Tomohon, mewakili Kejari Kasie Intel Wilke Rabeta, dari Akademisi Ferry Liando, Kegiatan ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Tomohon Piet HK Pungus, Kaban Kesbangpol Tomohon Ronny Lumowa, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan LSM di Kota Tomohon. (Slf)

Pos terkait